Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) serta memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) serta memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin di Aula Mako Polda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6/2026).
Rapat dihadiri unsur Forkopimda, TNI-Polri, DPRD Kalsel, BPBD, BMKG, Pertamina Patra Niaga, SKK Migas, serta sejumlah kepala SKPD dan instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa rapat kali ini fokus pada dua agenda penting, yakni pembaruan struktur Satgas Karhutla dan penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
“Hari ini kita melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) dan Pengawasan Pendistribusian BBM di wilayah Polda Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Antisipasi Karhutla Sejak Dini
Muhidin menilai struktur Satgas Karhutla yang ada saat ini perlu diperbarui agar lebih efektif menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat saat musim kemarau.
Ia meminta tim yang nantinya tergabung dalam satgas baru untuk segera melakukan pendataan dan identifikasi berbagai kendala di lapangan, sekaligus menyiapkan langkah-langkah pencegahan yang lebih terukur.
“Posisi Satgas Karhutla yang ada sekarang ini strukturnya sudah lama, sehingga perlu diperbarui. Saya minta kepada satgas yang baru nantinya untuk menginventarisasi berbagai kendala di lapangan serta merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya Karhutla,” katanya.
Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026. Sementara Juni menjadi masa transisi dan Juli diperkirakan mulai memasuki musim kemarau di sebagian wilayah Kalimantan Selatan.
Karena itu, Gubernur meminta seluruh unsur terkait memastikan kesiapan personel, peralatan, serta sarana pendukung untuk menghadapi potensi kebakaran sejak dini.
Muhidin juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran yang lebih luas.
“Saat ini cuaca cukup panas. Saya minta masyarakat jangan membakar sembarangan. Kalau selesai membersihkan lahan, sampahnya lebih baik dikubur saja dan jangan dibakar karena sangat berpotensi menimbulkan titik api yang bisa menyebar ke tempat lain,” tegasnya.
Pasokan BBM Dipastikan Aman
Selain persoalan Karhutla, rapat juga membahas kondisi distribusi BBM di Kalimantan Selatan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Muhidin memastikan pasokan BBM di daerah tetap aman dan tidak mengalami kekurangan.
“Alhamdulillah wilayah Kalimantan Selatan lancar karena dari Pertamina tidak ada kekurangan pasokan. Saya minta SPBU di wilayah perkotaan mengatur pelayanan agar tidak menimbulkan antrean panjang yang dapat menyebabkan kemacetan,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan antrean yang baik penting agar aktivitas masyarakat, termasuk mobilitas pelajar dan pekerja, tidak terganggu.
Satgas Gabungan Awasi Distribusi BBM
Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan rapat tersebut merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi Karhutla sekaligus mengatasi persoalan distribusi BBM bersubsidi.
Ia mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, termasuk menindak praktik premanisme di sekitar SPBU dan dugaan penimbunan BBM.
“Polda Kalsel telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum, termasuk menangkap hampir 100 pelaku premanisme yang beroperasi di sekitar SPBU serta menindak berbagai dugaan penimbunan BBM,” katanya.
Kapolda menegaskan bahwa kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan masih tersedia sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah.
Untuk memperkuat pengawasan, rapat menyepakati pembentukan satgas gabungan yang melibatkan Pemprov Kalsel, Polda Kalsel, dan Pertamina. Tim ini nantinya akan melakukan pengawasan lapangan hingga patroli siber guna mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain itu, sejumlah rekomendasi juga disepakati, seperti pemberian sanksi tegas terhadap SPBU yang bekerja sama dengan pelangsir, pengawasan penggunaan barcode QR, penyediaan kantong parkir khusus, serta penyesuaian jadwal distribusi BBM agar pelayanan kepada masyarakat lebih tertib.
Lebih dari Seribu Titik Panas Terpantau
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 1.137 titik panas (hotspot) yang terpantau di Kalimantan Selatan.
Dari jumlah tersebut, tercatat 25 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas area terdampak mencapai 41,39 hektare. Sementara Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan status siaga darurat Karhutla.
BMKG juga menyampaikan bahwa meskipun belum ada wilayah di Kalimantan Selatan yang secara resmi memasuki musim kemarau, beberapa daerah diperkirakan akan mulai mengalaminya dalam waktu dekat.
Tahun 2026 dipengaruhi fenomena El Nino di Samudera Pasifik. Namun, tingkat kekeringan diprediksi tidak seberat beberapa tahun sebelumnya. Meski demikian, Kalimantan Selatan tetap diperkirakan akan menghadapi musim kemarau selama kurang lebih enam bulan ke depan sehingga kesiapsiagaan seluruh pihak menjadi hal yang sangat penting.
