Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Kalsel menunjukkan komitmen yang sama dalam mendorong penertiban distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Kalsel menunjukkan komitmen yang sama dalam mendorong penertiban distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat lanjutan yang digelar Komisi III DPRD Kalsel bersama ORGANDA, Kamis (21/5/2026), di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung B DPRD Kalsel. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan oleh Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, yang memimpin rapat tersebut menegaskan DPRD Kalsel tetap berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi, baik jenis Pertalite maupun Solar.
“Kami tetap berpegang pada kesepakatan awal, bahwa DPRD Kalsel akan membentuk panitia khusus (pansus) guna menertibkan distribusi BBM bersubsidi, baik jenis Pertalite maupun Solar,” tegas Kartoyo.
Menurutnya, pembentukan pansus menjadi langkah strategis untuk mengurai berbagai persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan pelaku usaha transportasi.
Ia menjelaskan, pansus nantinya akan melakukan pendataan dan kajian terhadap kondisi stok BBM subsidi di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan riil serta kecukupan kuota BBM subsidi di daerah.
“Jangan sampai terjadi ketimpangan antara kebutuhan riil di lapangan dengan kuota yang tersedia. Karena itu, pengawasan yang sistematis dan berbasis data menjadi kunci agar masyarakat benar-benar mendapatkan haknya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua ORGANDA Kalsel, Edy Sucipto, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap rencana DPRD Kalsel membentuk pansus penertiban BBM bersubsidi.
Menurut Edy, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam menjawab persoalan yang selama ini dihadapi para pelaku transportasi darat terkait akses BBM subsidi.
“Kami sangat mendukung langkah DPRD Kalsel untuk membentuk pansus penertiban BBM bersubsidi. Karena itu, kami berharap kuota BBM subsidi dapat ditingkatkan dan disalurkan secara merata kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya pelaku transportasi darat,” kata Edy.
Selain penertiban distribusi, ORGANDA juga berharap adanya evaluasi terhadap besaran kuota BBM subsidi yang diberikan kepada Kalimantan Selatan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi dan aktivitas transportasi yang terus meningkat dinilai perlu diimbangi dengan ketersediaan BBM subsidi yang memadai.
Melalui sinergi antara DPRD Kalsel, ORGANDA, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, diharapkan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
