Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghimpun masukan dari Hiswana Migas DPC Banjarmasin dan PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin terkait tata kelola penyaluran BBM subsidi.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghimpun masukan dari Hiswana Migas DPC Banjarmasin dan PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin terkait tata kelola penyaluran BBM subsidi.
Ketua Pansus BBM DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin, mengatakan pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan informasi sebelum Pansus menyusun rekomendasi akhir terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
“Masukan dari berbagai pihak ini menjadi bahan penting bagi kami untuk melihat persoalan distribusi BBM subsidi secara menyeluruh,” ujar Syaripuddin, Kamis (11/6/2026).
Dalam rapat bersama Hiswana Migas, Pansus menerima sejumlah catatan mengenai kondisi penyaluran BBM subsidi di lapangan. Salah satu persoalan yang dibahas adalah ketidaksesuaian antara kuota BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di Kalsel.
Hiswana Migas menyampaikan, peningkatan jumlah kendaraan angkutan, aktivitas nelayan, serta pertumbuhan pelaku UMKM turut berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan BBM subsidi.
Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu faktor munculnya antrean panjang di sejumlah SPBU karena kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya sebanding dengan kuota yang tersedia.
Sementara dalam pertemuan dengan PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin, Pansus memperoleh informasi mengenai mekanisme distribusi BBM subsidi serta masukan agar penyaluran dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin mengatakan seluruh hasil rapat dengan stakeholder akan dirangkum menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola distribusi BBM subsidi di Kalsel.
Sejak dibentuk pada 26 Mei 2026, Pansus BBM DPRD Kalsel telah menemukan sejumlah persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi. Salah satunya terkait adanya SPBU yang mendapat peringatan dari Pertamina karena permasalahan dalam penyaluran.
Selain itu, Pansus juga masih menemukan antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang dinilai perlu menjadi perhatian bersama.
Setelah seluruh agenda pengumpulan informasi selesai, Pansus berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk memperkuat hasil pengawasan.
“Pertama kami ingin ada perbaikan tata distribusi BBM bersubsidi. Kedua, kami tidak ingin lagi ada antrean panjang di SPBU. Ketiga, SPBU harus menyalurkan BBM subsidi yang memang menjadi hak masyarakat,” kata Bang Dhin.
