Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar sebagai upaya penyediaan data ekonomi yang akurat dan komprehensif.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar sebagai upaya penyediaan data ekonomi yang akurat dan komprehensif.
Dukungan tersebut disampaikan melalui Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Senin (15/6/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Rusma mengatakan, Pemprov Kalsel siap bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal di daerah.
“Data ekonomi yang akurat sangat penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, Pemprov Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan siap bersinergi dengan BPS agar pelaksanaannya berjalan optimal di daerah,” ujar Rusma.
Menurut dia, hasil sensus nantinya akan menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam memetakan potensi ekonomi daerah, menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani SEB sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Tito menegaskan, data menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Dengan data yang semakin akurat, kebijakan yang dibuat juga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita tahu bahwa data itu sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” kata Tito.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menugaskan BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.
Hasil sensus tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Tito juga meminta pemerintah daerah berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus dengan berkoordinasi bersama BPS di wilayah masing-masing.
“Segera bicarakan secara teknis bagaimana agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” tegasnya.
