 |
| Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Balangan, Fitri Murni Hidayatullah, menyoroti masih adanya pejabat yang sulit dihubungi atau enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi wartawan terkait program dan kegiatan pemerintah. Foto-Dok Suara Milenial |
SUARAMILENIAL.ID, PARINGIN — Di tengah deretan penghargaan dan capaian yang diraih Pemerintah Kabupaten Balangan dalam beberapa tahun terakhir, persoalan keterbukaan informasi publik masih menjadi catatan.
Sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan informasi yang disampaikan melalui media massa.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Balangan, Fitri Murni Hidayatullah, menyoroti masih adanya pejabat yang sulit dihubungi atau enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi wartawan terkait program dan kegiatan pemerintah.
Menurut Fitri, media memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, komunikasi yang terbuka dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Wartawan hadir untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk berbagai capaian dan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan media menjadi sangat penting,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Ia menilai jabatan publik tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Menurut dia, keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dijalankan secara konsisten. Terlebih, berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah menggunakan anggaran negara yang bersumber dari masyarakat.
“Setiap program yang dijalankan pemerintah perlu diketahui publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami manfaat, capaian, maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya,” katanya.
Fitri juga mengingatkan bahwa semangat transparansi yang selama ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi perlu diwujudkan dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam hubungan antara pemerintah dan media.
Ia menilai, minimnya akses informasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ketika informasi resmi sulit diperoleh, ruang publik rentan diisi berbagai spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.
“Komunikasi yang terbuka akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebaliknya, ketika informasi sulit diakses, masyarakat bisa membangun asumsi sendiri yang belum tentu sesuai fakta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fitri meminta adanya evaluasi terhadap pola komunikasi perangkat daerah agar hubungan kemitraan antara pemerintah dan media dapat berjalan lebih baik.
Menurutnya, media dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai jalannya pembangunan daerah.
“Media bukan lawan pemerintah. Media adalah mitra yang membantu menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, keterbukaan dan komunikasi yang baik perlu terus diperkuat,” katanya.
Ia berharap capaian prestasi yang diraih Kabupaten Balangan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas komunikasi publik, sehingga masyarakat tidak hanya merasakan hasil pembangunan, tetapi juga mendapatkan informasi yang utuh mengenai proses dan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.
Editor : Hendry Rusadi
