Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dari Fraksi PDI Perjuangan, Rizal Nagara, menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati HSS.
SUARAMILENIAL.ID, KANDANGAN – Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dari Fraksi PDI Perjuangan, Rizal Nagara, menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati HSS.
Penegasan tersebut disampaikan Rizal saat Rapat Kerja DPRD HSS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar Rabu (3/6/2026), dalam rangka pembahasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat yang turut dihadiri Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD itu, Rizal menyoroti masih belum maksimalnya implementasi sejumlah program prioritas daerah yang merupakan bagian dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati HSS, yakni Membangun Desa Menata Kota.
“Kepala OPD harus fokus dan berpedoman pada visi misi Bupati yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Kami sudah menelaah secara detail, masih banyak program yang pelaksanaannya belum maksimal karena belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam program yang tepat,” ujar Rizal.
Menurutnya, sejumlah janji politik kepala daerah seperti peningkatan infrastruktur, program Kartu Sakti, pembinaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, kredit bunga nol persen bagi wirausaha pemula hingga program beras sejahtera memang sudah mulai berjalan. Namun, pelaksanaannya dinilai masih perlu dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Rizal mencontohkan Program Kartu Sakti yang secara substansi telah direalisasikan melalui berbagai bantuan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, santunan bagi masyarakat kurang mampu, hingga bantuan beras gratis.
“Program ini sebenarnya sudah berjalan. Masalahnya belum terlembaga dengan baik, belum ada launching dan eksposur yang terarah kepada masyarakat. Akibatnya muncul anggapan bahwa program tersebut belum dilaksanakan,” katanya.
Ia menilai koordinasi dan kolaborasi antar-OPD menjadi kunci agar seluruh program prioritas daerah dapat berjalan efektif dan diketahui masyarakat luas.
“Perlu koordinasi dan kolaborasi yang intens antar OPD. Jangan sampai masing-masing mementingkan ego sektoral, karena hal itu akan berdampak buruk terhadap reputasi pimpinan daerah,” tegasnya.
Selain itu, Rizal juga menyoroti program kredit pinjaman bunga nol persen yang telah dianggarkan subsidinya pada tahun ini. Ia meminta OPD terkait segera menyusun peta jalan (roadmap) pelaksanaan program tersebut.
“Program kerakyatan seperti kredit bunga nol persen harus segera dipercepat agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Rizal turut menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Nagara. Ia meminta OPD terkait untuk lebih aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan guna mendorong masuknya program pembangunan ke Kabupaten HSS.
Beberapa proyek strategis yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan Jembatan Parigi–Baruh Jaya, proses alih status hibah Jembatan Rahimin Daha Utara, Jalan Tembus Daha Barat, hingga Jalan Tembus Pandak Daun–Baruh Jaya.
“Permasalahan infrastruktur di Nagara harus direncanakan dengan baik dan memiliki grand design yang jelas agar pembangunan bisa berjalan terarah dan berkelanjutan,” pungkas Rizal.
