 |
| Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/7/2026). Foto-Humas DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/7/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Alpiya Rakhman dan dihadiri Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin beserta jajaran perangkat daerah. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK turut hadir mengikuti jalannya pembahasan.
Dalam rapat tersebut, legislatif dan eksekutif membahas sejumlah aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang 2025 hingga upaya mengoptimalkan pendapatan daerah sebagai penopang pembiayaan pembangunan.
Alpiya mengatakan pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap pengelolaan pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rapat adalah optimalisasi penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang selama ini menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Selatan.
Menurut Alpiya, potensi penerimaan tersebut perlu terus dijaga melalui pengawasan dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait.
Sementara itu, Ketua TAPD Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan.
Editor : Muhammad Robby
