DPRD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya mengawal efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap serapan anggaran tahun 2025. Langkah ini dilakukan agar penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih optimal serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
SUARAMILENIAL.ID, PARINGIN – DPRD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya mengawal efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap serapan anggaran tahun 2025. Langkah ini dilakukan agar penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih optimal serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Evaluasi tersebut mengemuka dalam rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Balangan pada Senin (6/7), menyusul proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang diperkirakan mencapai hampir Rp900 miliar.
Wakil Ketua DPRD Balangan, Rizkan, mengatakan besarnya SiLPA harus menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ke depan semakin tepat sasaran.
“Pada 2025 ini APBD Balangan menyisakan SiLPA yang hampir mencapai Rp900 miliar. Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa hal-hal yang menyebabkan banyaknya SiLPA di SKPD,” ujar Rizkan.
Menurut dia, tingginya SiLPA menjadi momentum untuk memperbaiki proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran. DPRD, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan agar setiap program prioritas dapat direalisasikan secara maksimal.
Data pemerintah daerah menunjukkan pendapatan Kabupaten Balangan berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai Rp3,642 triliun atau sekitar 108 persen. Namun, dari total pagu belanja sebesar Rp3,993 triliun, realisasinya baru mencapai sekitar Rp3,394 triliun atau 85 persen.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap lebih optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ini menjadi evaluasi, masukan, dan perbaikan bagi kita semua, termasuk kami di DPRD, dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebanyak itu, dan program kegiatan yang menjadi prioritas bisa direalisasikan seutuhnya untuk masyarakat Balangan,” tegas Rizkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan rendahnya serapan anggaran dipengaruhi sejumlah faktor teknis. Salah satunya adalah proses transisi sistem e-Katalog versi 4 ke versi 5 yang membutuhkan penyesuaian dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa turut menjadi kendala dalam percepatan pelaksanaan program.
Fakhriyanto menambahkan, sebagian besar SiLPA juga berasal dari sejumlah program strategis yang masih berada pada tahap pelelangan sehingga memerlukan waktu penyelesaian lebih panjang.
Meski demikian, ia memastikan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tetap berada dalam kondisi sehat. Hal itu terlihat dari proporsi belanja pegawai yang masih terjaga di bawah 30 persen, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik tetap tersedia.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD Balangan berharap seluruh hambatan dalam penyerapan anggaran dapat segera diatasi. Dengan demikian, pelaksanaan APBD 2026 diharapkan berlangsung lebih efektif, tepat waktu, serta mampu mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
