Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, SE., M.AP., mendesak dilakukan investigasi independen menyusul terjadinya pemadaman listrik yang berdampak luas di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, SE., M.AP., mendesak dilakukan investigasi independen menyusul terjadinya pemadaman listrik yang berdampak luas di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. Ia menilai gangguan pasokan listrik yang berulang tidak dapat lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata dan harus direspons dengan langkah evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PLN.
Menurut Syaripuddin, pemadaman listrik telah mengganggu berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, dunia pendidikan, hingga kegiatan usaha dan perekonomian.
“Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika pelayanan ini gagal dipenuhi, maka yang dirugikan bukan hanya pelanggan, tetapi seluruh sendi kehidupan masyarakat. Karena itu, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai gangguan teknis biasa,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (27/7/2026).
Ia meminta Direksi PLN bersama Kementerian BUMN segera membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap penyebab utama terjadinya pemadaman listrik. Investigasi tersebut, menurutnya, harus mencakup aspek teknis, kesiapan sistem kelistrikan, pemeliharaan jaringan, manajemen risiko, hingga kemungkinan adanya kelalaian dalam tata kelola operasional.
Syaripuddin menegaskan masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai penyebab gangguan listrik beserta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Selain investigasi, legislator Kalimantan Selatan itu juga mendesak adanya evaluasi total terhadap kinerja manajemen PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, termasuk kepemimpinan General Manager.
Menurut dia, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan terletak pada banyaknya penjelasan setelah masalah terjadi, melainkan kemampuan mencegah dan menyelesaikan persoalan sebelum berdampak luas kepada masyarakat.
“Jika berkali-kali masyarakat menjadi korban akibat buruknya pelayanan dan manajemen tidak mampu menghadirkan solusi yang nyata, maka sudah sepatutnya dilakukan evaluasi menyeluruh,” katanya.
Syaripuddin menilai apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidakmampuan manajemen dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan maupun menjalankan fungsi kepemimpinan secara efektif, maka General Manager PLN harus bertanggung jawab secara moral dan profesional, termasuk siap mengundurkan diri atau dievaluasi oleh Direksi PLN.
Ia menegaskan masyarakat Kalimantan Selatan membutuhkan kepastian pelayanan listrik yang andal, bukan sekadar permintaan maaf setiap kali terjadi gangguan.
Sebagai anggota DPRD Kalimantan Selatan, Syaripuddin menyatakan akan mendorong pembahasan persoalan tersebut melalui forum resmi bersama PLN dan pihak terkait. Langkah itu dilakukan untuk memastikan penyebab pemadaman diungkap secara transparan serta disusun rencana perbaikan yang memiliki target dan tenggat waktu yang jelas.
Ia juga meminta seluruh hasil investigasi dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan negara kepada masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan melalui keterbukaan, pengakuan atas kelemahan yang ada, serta tindakan nyata dalam memperbaiki pelayanan kelistrikan.
Syaripuddin menegaskan pelayanan publik harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Ia berharap PLN membuktikan komitmennya melalui perbaikan menyeluruh, bukan hanya memberikan penjelasan normatif setiap kali terjadi gangguan.
“Apabila investigasi menemukan adanya kelalaian atau kegagalan manajerial, maka Direksi PLN dan Kementerian BUMN tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas. Masyarakat Kalimantan Selatan berhak mendapatkan pelayanan listrik yang andal, profesional, dan berkeadilan,” ujarnya.
