 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menekan laju inflasi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, dan berbagai pemangku kepentingan. Foto-Dok MC Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menekan laju inflasi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, dan berbagai pemangku kepentingan.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Idris, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/7/2026).
Idris mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi nasional, Kalimantan Selatan tidak lagi masuk dalam daftar 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi. Meski demikian, inflasi daerah masih berada di kisaran 4,7 persen sehingga pengendalian tetap menjadi perhatian pemerintah.
"Alhamdulillah, Kalimantan Selatan saat ini tidak lagi masuk 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi. Namun inflasi kita masih sekitar 4,7 persen sehingga tetap harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.
Menurut Idris, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Bank Indonesia, serta instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
"Kita harus terus bersinergi dengan seluruh SKPD terkait, Bank Indonesia, dan mitra kerja agar inflasi yang masih cukup tinggi dapat ditekan. Targetnya, inflasi Kalimantan Selatan bisa kembali berada di bawah 3,5 persen," katanya.
Selain membahas pengendalian inflasi, rapat koordinasi juga menyoroti pendataan kawasan permukiman. Idris menyebutkan, Kalimantan Selatan telah memenuhi target pendataan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan kualitas pendataan di Kalimantan Selatan relatif lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain yang masih menghadapi kendala dalam pemenuhan data.
"Data yang diminta pemerintah pusat sudah terpenuhi. Alhamdulillah, posisi Kalimantan Selatan lebih baik dibandingkan sejumlah daerah yang datanya masih belum lengkap," tutupnya.
