Komisi III DPRD Kalimantan Selatan berencana memanggil General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan berencana memanggil General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.
Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Harry Khairil Hadi, mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai penyebab gangguan kelistrikan, perkembangan proses perbaikan, serta langkah-langkah yang ditempuh PLN agar pemadaman serupa tidak kembali terjadi.
Menurut Harry, masyarakat berhak mendapatkan kepastian atas layanan kelistrikan karena pemadaman yang berlangsung telah mengganggu berbagai aktivitas, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
“Kami di Komisi III akan memanggil General Manager PLN untuk meminta penjelasan secara mendetail. Kami ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana progres perbaikannya, dan kapan kondisi ini benar-benar bisa kembali normal,” kata Harry, Senin (27/7/2026).
Politikus asal Kabupaten Balangan itu mengungkapkan telah menerima penjelasan awal dari PLN yang menyebut gangguan dipicu kerusakan pada salah satu Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). Namun, ia menilai persoalan tersebut harus segera ditangani secara optimal agar masyarakat tidak terus terdampak oleh pemadaman listrik yang berulang.
Harry menegaskan DPRD Kalimantan Selatan akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai keandalan pasokan listrik di daerah.
“Yang paling penting saat ini adalah bagaimana PLN menangani persoalan ini dengan baik. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan akibat pemadaman yang berulang,” ujarnya.
Ia menilai dampak pemadaman tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sektor rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang, serta berbagai sektor produktif yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
Karena itu, Harry meminta PLN mempercepat proses perbaikan pembangkit, memperkuat keandalan sistem kelistrikan, serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penyebab gangguan maupun jadwal pemadaman.
“Harapan kami, PLN bisa segera menghadirkan solusi yang memberikan kepastian kepada masyarakat. Listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas ekonomi dan pelayanan publik,” tuturnya.
Komisi III DPRD Kalsel berharap langkah evaluasi dan koordinasi dengan PLN dapat menghasilkan solusi yang mampu mencegah terulangnya pemadaman listrik berkepanjangan, sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat berjalan lebih andal.
