 |
| Kerusakan infrastruktur, kepesertaan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak aktif, hingga persoalan anak putus sekolah menjadi aspirasi utama warga dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, di Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarmasin Barat. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Kerusakan infrastruktur, kepesertaan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak aktif, hingga persoalan anak putus sekolah menjadi aspirasi utama warga dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, di Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarmasin Barat.
Keluhan tersebut mencuat saat reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar di Kedai 99 Trisakti, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Telaga Biru, Selasa (14/7/2026). Warga dari Kelurahan Basirih dan Telawang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Saut mengapresiasi antusiasme masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara terbuka. Namun, ia menilai sejumlah usulan yang telah disampaikan dalam reses sebelumnya belum mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Menurut dia, persoalan infrastruktur di kawasan Basirih menjadi salah satu yang paling mendesak, terutama terkait jembatan yang ambruk dan kebutuhan pelebaran akses jalan di permukiman warga.
“Persoalan paling krusial adalah jembatan di Basirih yang sudah runtuh serta gang sempit yang perlu diperlebar. Usulan ini sebenarnya sudah kami sampaikan pada reses sebelumnya dan kami juga telah meninjau langsung lokasinya di belakang SMPN 25, tepatnya di RT 16 dan RT 17. Sampai sekarang belum ada realisasinya,” kata Saut.
Ia menjelaskan, jalan dan jembatan tersebut merupakan akses utama yang digunakan warga setiap hari, termasuk oleh para pelajar. Selain itu, rencana pengerukan sungai di sekitar jembatan RT 16 Basirih menggunakan ekskavator berukuran kecil juga belum terlaksana.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga mengeluhkan banyaknya kepesertaan BPJS Kesehatan dan KIS yang mendadak tidak aktif karena persoalan sistem pendataan.
“Warga mengeluhkan BPJS mereka hilang secara otomatis. Ada juga KIS yang sempat aktif kembali, tetapi kemudian kembali tidak aktif. Karena Dinas Sosial merupakan mitra kerja Komisi IV, kami akan berkoordinasi untuk menyinkronkan data tersebut. Alasan kendala aplikasi atau kebijakan pusat tidak bisa terus dijadikan alasan karena masyarakat membutuhkan kepastian,” ujarnya.
Persoalan pendidikan turut menjadi perhatian dalam reses tersebut. Warga mengungkapkan masih ada anak-anak di kawasan Basirih yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Bahkan, terdapat anak usia sekolah dasar yang berhenti belajar saat masih duduk di kelas III hingga kelas V.
Saut memastikan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin akan memberikan pendampingan agar anak-anak tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikan.
“Kami akan membantu proses pendaftaran ke sekolah terdekat sesuai zonasi dan mengawal pengusulan Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui operator sekolah agar mereka memperoleh bantuan pendidikan. Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, warga juga meminta Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan memasang penerangan jalan umum (PJU) serta kaca cembung di sejumlah persimpangan yang dinilai rawan kecelakaan.
Menurut warga, fasilitas tersebut diperlukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari dan di titik-titik dengan jarak pandang terbatas.
Saut menegaskan seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke forum pembahasan bersama pemerintah kota agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Editor : Muhammad Robby
