Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama 23 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mematangkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama 23 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mematangkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di Gedung H.M. Ismail Abdullah DPRD Kalimantan Selatan, Rabu (29/7/2026), dipimpin Ketua DPRD Kalimantan Selatan yang juga Ketua Banggar, H. Supian HK, serta dihadiri para kepala SKPD beserta jajaran.
Dalam rapat tersebut, masing-masing SKPD diminta memaparkan program prioritas, target kinerja, serta kebutuhan anggaran sebagai bahan pembahasan dalam penyusunan arah kebijakan APBD Tahun Anggaran 2027.
Supian HK mengatakan pembahasan bersama seluruh perangkat daerah merupakan langkah penting untuk memastikan penyusunan anggaran dilakukan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan Selatan.
“Banggar DPRD Kalsel ingin KUA-PPAS 2027 benar-benar matang. Kami minta 23 SKPD memaparkan program prioritas, target kinerja, dan kebutuhan anggarannya secara detail. Jangan ada program yang tumpang tindih,” ujar Supian.
Menurut dia, Banggar akan mencermati setiap usulan program agar alokasi anggaran yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Ia menegaskan, pembahasan KUA-PPAS difokuskan pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan.
“Fungsi Banggar adalah memastikan setiap rupiah APBD berdampak langsung ke masyarakat. Kami akan mengawal ketat agar KUA-PPAS ini menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan Selatan,” katanya.
Banggar DPRD Kalimantan Selatan juga menjadwalkan rapat lanjutan bersama SKPD lainnya pada Jumat (31/7/2026) guna melanjutkan pembahasan rancangan KUA-PPAS 2027.
Melalui rangkaian rapat tersebut, DPRD menargetkan pembahasan KUA-PPAS dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 berjalan tepat waktu dan tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan di Kalimantan Selatan.
Banggar berharap proses pembahasan yang melibatkan seluruh SKPD mampu menghasilkan dokumen perencanaan anggaran yang lebih terukur, akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat Banua.
