 |
| Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Balangan menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya. |
SUARAMILENIAL.ID, BALANGAN — Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Balangan menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
Meski mendukung, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan, mulai dari pentingnya transparansi pengelolaan anggaran hingga menjaga kualitas pelayanan publik.
Pandangan umum fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8/2026), melalui juru bicara fraksi, Nor Sita Maulida.
Dalam pandangan tersebut, fraksi-fraksi DPRD menilai perubahan APBD merupakan konsekuensi dari penyesuaian kebijakan fiskal yang perlu dilakukan pemerintah daerah agar anggaran tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Balangan yang melakukan penyesuaian APBD di tengah dinamika kondisi keuangan daerah. Namun, efisiensi anggaran dinilai tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat pelaksanaan program-program prioritas.
“Efisiensi anggaran hendaknya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Balangan,” kata Nor Sita saat membacakan pandangan Fraksi PAN.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menyoroti pentingnya meningkatkan pendapatan daerah dan memastikan setiap belanja pemerintah berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Fraksi ini juga mendorong penguatan sistem pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Adapun Fraksi Demokrat Maju berpandangan bahwa tata kelola anggaran yang baik menjadi prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan dapat menerima Raperda Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi-fraksi DPRD berharap pembahasan berikutnya mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, menjaga keberlanjutan program pembangunan, serta memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan.
Reporter : Ikhsan
Editor : Hendry R
