 |
| Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, terus memperkuat digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan ialah menerapkan Integrated Employee Expenditure Information System (INEXIS) untuk mengelola belanja pegawai. |
SUARAMILENIAL.ID, BALANGAN — Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, terus memperkuat digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan ialah menerapkan Integrated Employee Expenditure Information System (INEXIS) untuk mengelola belanja pegawai.
Sistem tersebut tidak hanya digunakan untuk mengelola penggajian aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diarahkan menjadi sumber data untuk mendukung perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Balangan Mustakim mengatakan, INEXIS telah diterapkan secara penuh sejak 6 Januari 2025.
Saat ini, sistem tersebut digunakan oleh seluruh 32 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Balangan dengan data 3.786 ASN.
“Tujuannya untuk mengurangi kesalahan manusia dan memastikan ketepatan besaran uang yang dibayarkan kepada pegawai setiap bulan,” kata Mustakim, Kamis (20/8/2026).
Menurut dia, integrasi data kepegawaian, penggajian, hingga pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) diharapkan dapat membuat administrasi belanja pegawai lebih cepat dan akurat.
Dorong transaksi non-tunai
Penerapan INEXIS juga menjadi bagian dari penguatan transaksi keuangan non-tunai serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Balangan.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan dan administrasi pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel di Pemerintah Kabupaten Balangan,” ujar Mustakim.
Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memperoleh data belanja pegawai secara lebih terstruktur. Data tersebut dapat digunakan untuk memantau arus kas, membaca pola belanja, hingga mengidentifikasi potensi pengeluaran yang kurang efisien.
Informasi tersebut juga dapat menjadi dasar penyusunan kebutuhan anggaran belanja pegawai pada tahun berikutnya.
Dari sisi pelayanan, digitalisasi membuat proses pembayaran lebih sederhana. Data payroll dari 32 SKPD dikirim secara otomatis ke KSP Bank Kalsel sehingga kebutuhan memasukkan data secara manual dapat dikurangi.
Proses tersebut diharapkan membuat pembayaran lebih cepat dan konsisten sekaligus mengurangi risiko kesalahan administrasi.
Data untuk pengambilan keputusan
Mustakim mengatakan, pemanfaatan data INEXIS ke depan akan terus dikembangkan, termasuk untuk mendukung penyusunan laporan belanja dan pengambilan kebijakan.
Dengan data yang diperbarui secara real-time, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi belanja pegawai dan kebutuhan anggaran.
Karena itu, penerapan INEXIS di Balangan tidak semata-mata diarahkan sebagai pengganti sistem administrasi manual. Sistem tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis data.
Pemkab Balangan berharap digitalisasi tersebut dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, akuntabel, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. (*)
