 |
| Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin, mengatakan Gini Ratio Kalsel pada Maret 2026 mencapai 0,301. Angka tersebut meningkat 0,020 poin dibandingkan September 2025 yang berada di level 0,281. Foto-Dok DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan meminta Pemerintah Provinsi Kalsel memperkuat program pemerataan ekonomi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan ketimpangan pengeluaran masyarakat pada Maret 2026.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin, mengatakan Gini Ratio Kalsel pada Maret 2026 mencapai 0,301. Angka tersebut meningkat 0,020 poin dibandingkan September 2025 yang berada di level 0,281.
“Kenaikan Gini Ratio ini harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan. Setelah sempat menunjukkan tren perbaikan hingga September 2025, ketimpangan pengeluaran masyarakat kita kembali melebar, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan,” ujar Syaripuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).
Menurut dia, peningkatan ketimpangan di perdesaan perlu mendapat perhatian khusus. Gini Ratio di wilayah perdesaan naik 0,024 poin menjadi 0,276. Sementara itu, di perkotaan naik 0,021 poin menjadi 0,313.
Kondisi tersebut, kata Syaripuddin, menunjukkan manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pengeluaran 40 persen terbawah.
Dorong pemberdayaan ekonomi desa
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat, Syaripuddin meminta Pemprov Kalsel mengambil langkah konkret untuk menekan ketimpangan.
Salah satunya dengan memperkuat penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpengeluaran rendah di perdesaan.
Pemprov juga didorong mempercepat pemberdayaan ekonomi desa dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui kemudahan akses permodalan serta pendampingan usaha.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat kelompok bawah tidak semakin tertinggal ketika perekonomian daerah tumbuh,” katanya.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Syaripuddin juga mendorong peningkatan alokasi APBD untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di wilayah perdesaan. Menurut dia, ketiga sektor tersebut merupakan fondasi penting bagi pemerataan ekonomi dalam jangka panjang.
Evaluasi berkala terhadap program pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi juga dinilai perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan yang berjalan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
DPRD akan kawal kebijakan
Syaripuddin menegaskan DPRD Kalsel, khususnya Komisi IV, akan mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi.
“DPRD Kalsel, khususnya Komisi IV, akan terus mengawal dan mendorong Pemprov agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Kami tidak ingin capaian pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian kelompok masyarakat,” tegasnya.
Ia mengatakan persoalan ketimpangan pengeluaran tersebut akan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam rapat kerja Komisi IV bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pembahasan itu diharapkan dapat memastikan program pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi tidak berhenti pada perencanaan, tetapi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
