Karhutla di Enam Provinsi Belum Teratasi, BNPB Terkendala Air dan Cuaca

Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sedikitnya 5.922 titik panas (hotspot) dengan indikasi luas lahan terbakar lebih dari 70.004 hektar. Foto-Republika

SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sedikitnya 5.922 titik panas (hotspot) dengan indikasi luas lahan terbakar lebih dari 70.004 hektar.

Enam provinsi tersebut ialah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penanganan karhutla masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kondisi cuaca yang kering, keterbatasan sumber air, hingga sulitnya melakukan operasi modifikasi cuaca.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, kondisi cuaca dan iklim membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dipadamkan.

“Kelembapan udara yang kering ini dan hari tanpa hujan menyebabkan sulitnya kita menangani api dan mudahnya api menjalar, serta kita tidak mudah membuat operasi modifikasi cuaca (OMC) karena memang bibit awan tidak ada di atmosfer,” kata Berton dilansir Republika.co.id, Selasa (25/8/2026).

Menurut Berton, operasi pemadaman di darat juga terkendala akses menuju lokasi kebakaran dan ketersediaan air. Kondisi tersebut membuat petugas harus bekerja lebih keras untuk memadamkan api.

“Sedangkan air yang tersedia relatif sudah surut, air yang ada di air permukaan yang ada di beberapa aliran air,” ujarnya.

Gambut sulit dipadamkan

Karakteristik lahan yang terbakar juga menjadi tantangan. Sebagian kawasan karhutla berada di lahan gambut yang membuat api dapat menjalar hingga ke lapisan bawah.

Berton menjelaskan, api di lahan gambut tidak cukup dipadamkan hanya dengan mematikan api di permukaan. Petugas juga perlu melakukan pendinginan menggunakan air dalam jumlah besar untuk mencegah api kembali menyala.

“Kalau pendinginan tidak dilakukan, mungkin 1 atau 3 jam, 5 jam kemudian, api yang sudah padam di permukaan akan terbakar lagi karena memang sifat gambut tersebut,” katanya.

Operasi udara juga menghadapi kendala akibat kabut asap. Jarak pandang yang terbatas menyulitkan penerbangan, termasuk pelaksanaan water bombing.

“Tentunya ini juga akan mempersulit ketika water bombing akan dilaksanakan,” ujar Berton.

Meski demikian, BNPB terus melakukan berbagai upaya penanganan. Operasi modifikasi cuaca akan dilakukan ketika terdapat bibit awan yang memungkinkan untuk menghasilkan hujan buatan.

Pemerintah juga memperkuat ketersediaan air dengan membuat sumur baru, embung, dan kanal. Selain itu, mobil tangki air dan flexible tank disiapkan untuk mendukung operasi pemadaman di lapangan.

“Jadi flexible tank ini bisa lebih gampang diangkat dari tempat yang satu kepada tempat yang lain,” kata Berton.

BNPB juga berharap dunia usaha turut membantu penanganan karhutla dengan mengerahkan personel dan peralatan. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara lebih masif.

Penegakan hukum

Selain pemadaman, pemerintah terus melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga sengaja melakukan pembakaran. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah pembakaran berulang sekaligus memberikan efek jera.

“Kami sampaikan bahwa penegakan hukum ini tetap dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang bersangkutan, sehingga ke depan tindakan penegakan hukum ini menjadi efek jera untuk tidak melakukan pembakaran,” kata Berton.

Berdasarkan data BNPB hingga Selasa (25/8/2026) sore, Sumatera Selatan mencatat 1.517 hotspot dengan indikasi luas lahan terbakar lebih dari 1.926 hektar. Jarak pandang di wilayah tersebut sekitar 7 kilometer.

Di Riau, terdapat 447 hotspot dengan luas lahan terbakar lebih dari 15.736 hektar dan jarak pandang sekitar 3,5 kilometer. Sementara di Jambi tercatat 253 hotspot, luas lahan terbakar lebih dari 379 hektar, dan jarak pandang sekitar 1 kilometer.

Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 1.836 titik, dengan indikasi luas lahan terbakar lebih dari 36.310 hektar. Jarak pandang tercatat sekitar 2,5 kilometer.

Di Kalimantan Tengah terdapat 1.396 hotspot dengan luas lahan terbakar sekitar 7.634 hektar. Jarak pandang di wilayah itu lebih dari 10 kilometer.

Adapun di Kalimantan Selatan tercatat 473 hotspot dengan indikasi luas lahan terbakar lebih dari 8.019 hektar. Jarak pandang di wilayah tersebut di atas 10 kilometer.

Secara keseluruhan, enam provinsi tersebut mencatat 5.922 hotspot dengan indikasi luas lahan terbakar lebih dari 70.004 hektar.

Editor    : Muhammad Robby

Lebih baru Lebih lama