![]() |
| Pemerintah Kota Banjarmasin mengubah pendekatan dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Pemerintah Kota Banjarmasin mengubah pendekatan dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan. Pemerintah kota kini lebih memprioritaskan integrasi sistem yang sudah tersedia daripada menambah aplikasi baru.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin Febpry Ghara Utama saat menjadi pembina apel pagi di Balai Kota Banjarmasin, Kamis (13/8/2026).
Menurut Febpry, Diskominfotik saat ini memusatkan perhatian pada dua agenda, yakni asesmen jaringan internet di lingkungan perangkat daerah serta pemetaan dan konsolidasi sekitar 130 aplikasi yang telah dikembangkan Pemkot Banjarmasin.
”Saat ini kami sedang mengadakan asesmen terhadap jaringan-jaringan internet yang ada di lingkup SKPD. Harapannya, distribusi internet yang ada di SKPD tidak mengalami kendala,” ujar Febpry.
Asesmen dilakukan untuk memastikan konektivitas digital di setiap perangkat daerah berjalan optimal. Dari hasil pemetaan awal, persoalan konektivitas tidak selalu disebabkan oleh jaringan internet.
Pada sejumlah perangkat daerah, kendala justru ditemukan pada perangkat pendukung teknologi informasi.
”Beberapa hasil asesmen terkait jaringan internet sebenarnya tidak ada masalah. Kemungkinan ada problem pada perangkat-perangkat yang ada di setiap SKPD,” katanya.
Karena itu, pembenahan infrastruktur digital tidak hanya diarahkan pada peningkatan kualitas jaringan. Pemkot juga akan memastikan perangkat pendukung di setiap perangkat daerah mampu menunjang aktivitas pemerintahan berbasis digital.
Konsolidasi 130 Aplikasi
Selain jaringan, Diskominfotik tengah memetakan sekitar 130 aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemkot Banjarmasin. Pemetaan mencakup fungsi, tingkat penggunaan, hingga peluang integrasi antarsistem.
Aplikasi yang memiliki fungsi atau karakteristik serupa akan dikelompokkan dan diarahkan untuk terhubung dalam satu ekosistem digital.
”Kami sedang melakukan grouping beberapa aplikasi yang mempunyai topologi yang sama. Artinya, kami sedang fokus mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” ujar Febpry.
Menurut dia, integrasi diperlukan agar pengembangan sistem digital pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri. Sistem yang saling terhubung diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih fungsi, menyederhanakan pengelolaan, serta membuat pemanfaatan data lebih efektif.
Atas pertimbangan tersebut, pengembangan aplikasi baru untuk sementara tidak menjadi prioritas.
”Kami mohon maaf jika ada bapak ibu yang mengajukan pembuatan aplikasi baru sementara kami pending dulu. Saat ini kami fokus untuk mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” tuturnya.
Tak Lagi Mengejar Jumlah Aplikasi
Perubahan kebijakan tersebut menandai pergeseran pendekatan Pemkot Banjarmasin dalam transformasi digital. Keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak lagi semata-mata diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki.
Pemkot ingin memastikan aplikasi yang sudah tersedia benar-benar digunakan, memiliki fungsi yang jelas, serta dapat saling terhubung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Integrasi juga diharapkan membuat pengelolaan teknologi informasi lebih efisien. Kebutuhan untuk mengelola banyak aplikasi secara terpisah dapat dikurangi, sementara data pemerintahan dapat dimanfaatkan secara lebih terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan.
Salah satu fondasi yang telah dikembangkan Pemkot Banjarmasin adalah Portal Satu Data Kota Banjarmasin sebagai platform pengelolaan dan publikasi data sektoral pemerintah daerah.
Dengan demikian, asesmen jaringan dan konsolidasi aplikasi menjadi bagian yang saling berkaitan dalam membangun fondasi pemerintahan digital.
Ke depan, transformasi digital Banjarmasin diarahkan bukan untuk mengejar sebanyak mungkin aplikasi, melainkan memastikan teknologi yang sudah tersedia dapat bekerja secara terpadu, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah maupun masyarakat. (Adv)
