 |
| Yenny Wahid menilai aksi demonstrasi yang berujung kericuhan dan perusakan fasilitas tidak sesuai dengan kultur Nahdlatul Ulama (NU). Foto-detikcom |
SUARAMILENIAL.ID, JOMBANG — Yenny Wahid menilai aksi demonstrasi yang berujung kericuhan dan perusakan fasilitas tidak sesuai dengan kultur Nahdlatul Ulama (NU). Menurut dia, perbedaan di lingkungan NU semestinya diselesaikan melalui musyawarah.
”Sebetulnya demonstrasi, lalu kemudian chaos, marah-marah itu bukan kulturnya NU. Kultur NU itu musyawarah. Semua hal, semua perbedaan seyogianya dimusyawarahkan,” kata Yenny di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Yenny saat menanggapi dinamika yang terjadi selama pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU, termasuk demonstrasi dan ketegangan yang muncul setelah sejumlah keputusan forum muktamar.
Menurut Yenny, pihak yang tidak puas terhadap keputusan muktamar seharusnya menerima hasil yang telah disepakati peserta. Kekecewaan, kata dia, tidak semestinya dilampiaskan melalui tindakan anarkis.
”Kalau ada yang kecewa dengan hasil keputusan bukan kemudian dengan cara ngamuk-ngamuk, merusak fasilitas, merusak AC dan lain sebagainya. Itu bukan caranya NU,” ujar putri Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tersebut.
Jaga jarak dengan politik praktis
Yenny juga menyinggung keputusan Muktamar Ke-35 NU mengenai masa idah politik. Ia menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga jarak antara NU dan partai politik.
Menurut dia, jarak tersebut diperlukan agar organisasi tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik praktis dan tetap berada pada posisi yang netral terhadap seluruh partai politik.
”NU tetap netral, NU berada di atas semua partai politik. NU itu politiknya kebangsaan,” kata Yenny.
Ia mengatakan politik kebangsaan NU semestinya diarahkan untuk mengurus kepentingan rakyat dan bangsa. Hal itu mencakup upaya menjaga persatuan dan kesatuan serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Berharap AHWA ambil keputusan terbaik
Terkait pembentukan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), Yenny berharap para kiai yang terpilih dapat mengambil keputusan terbaik dalam menentukan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.
”Semua alim, semuanya fakih. Kita tentu menaruh harapan besar bahwa beliau-beliau itu kemudian bisa mengambil keputusan yang paling pas dalam memilih Rais Aam maupun memilih kandidat ketua umum ke depannya nanti,” ujarnya.
Yenny berharap seluruh muktamirin dan pihak yang terlibat dalam Muktamar Ke-35 NU menerima serta menghormati keputusan yang dihasilkan para ulama.
Menurut dia, sikap tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan NU dalam menghadapi berbagai tantangan pada abad kedua organisasi tersebut.
