 |
| Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait terus mematangkan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait terus mematangkan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan yang berlangsung pada Sabtu (29/8/2026) itu dilakukan untuk memastikan perubahan anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah, disusun sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan di Kalimantan Selatan.
Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPRD Kalsel mencermati sejumlah aspek, mulai dari peningkatan pendapatan daerah, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga program-program prioritas pemerintah daerah.
Banggar DPRD Kalsel juga mendorong agar setiap anggaran yang dialokasikan memiliki sasaran yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, perubahan APBD tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka anggaran, tetapi juga diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Supian HK mengatakan, pembahasan bersama pemerintah daerah berlangsung dengan baik dan mengedepankan kesamaan pandangan antara pihak legislatif dan eksekutif.
“Alhamdulillah, sudah ada kesepakatan bersama. Tidak ada yang sangat dominan, pada intinya membangun hal yang sama. Begitu juga dengan pendapat SKPD dan pihak terkait, eksekutif dan legislatif akhirnya disamakan,” ujar Supian HK usai rapat.
Menurut dia, pembahasan tersebut menjadi kesempatan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman terkait berbagai kebutuhan yang akan dituangkan dalam Perubahan APBD 2026.
“Ketemulah, cocoklah, tidak ada benang kusutnya. Demi untuk membangun Kalimantan Selatan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengapresiasi proses pembahasan yang dilakukan bersama Banggar DPRD Kalsel.
Menurut dia, berbagai usulan yang diajukan pemerintah daerah mendapat respons positif dalam proses pembahasan bersama legislatif.
“Yang jelas, seperti saya sampaikan bahwa apa yang kita ajukan, Tim Banggar DPRD Provinsi, alhamdulillah mereka bisa menyetujui apa yang kita sampaikan,” ujarnya.
Syarifuddin mengatakan, pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD berlangsung dengan baik. Berbagai masukan yang muncul selama proses pembahasan dapat dibicarakan dan diselaraskan untuk menyempurnakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sehingga tidak ada lagi permasalahan yang sudah kita lakukan, sehingga antara eksekutif dan legislatif sudah klop,” katanya.
Melalui pembahasan tersebut, Banggar DPRD Kalsel terus memastikan Perubahan APBD 2026 disusun secara cermat dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Perubahan anggaran itu juga diharapkan dapat memperkuat program pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik yang menjadi prioritas bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
