 |
| DPRD Kabupaten Balangan menyoroti penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Kabupaten Balangan diminta tidak hanya mengandalkan efisiensi belanja, tetapi juga mencari sumber pendapatan baru untuk memperluas ruang fiskal. Foto-Dok DPRD Balangan |
SUARAMILENIAL.ID, PARINGIN — DPRD Kabupaten Balangan menyoroti penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Kabupaten Balangan diminta tidak hanya mengandalkan efisiensi belanja, tetapi juga mencari sumber pendapatan baru untuk memperluas ruang fiskal.
Sorotan itu disampaikan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balangan yang dibacakan perwakilan dewan, Wahyudi Azhari, Senin (14/9/2026).
Sejumlah fraksi menilai penurunan PAD dapat mempersempit kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Fraksi PPP meminta Pemkab Balangan menjelaskan lebih rinci penurunan PAD sebesar 4,85 persen, terutama ketika dana transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penurunan.
Sementara itu, Fraksi PAN mencatat pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 diproyeksikan sekitar Rp1,655 triliun. Pada saat yang sama, belanja daerah mencapai Rp2,261 triliun.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan ruang fiskal Balangan yang semakin terbatas. DPRD meminta pemerintah mengelola anggaran secara hati-hati agar tekanan fiskal tidak berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
DPRD mendorong pemerintah menggali sumber-sumber pendapatan baru, antara lain dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, aset milik daerah, serta kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Di sisi belanja, efisiensi diminta dilakukan secara selektif. Penghematan tidak semata-mata dilakukan dengan memangkas anggaran, tetapi diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja sehingga program yang dibiayai APBD memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat juga diminta tetap menjadi prioritas di tengah keterbatasan fiskal.
Dengan kondisi pendapatan yang menurun, DPRD menilai pemerintah daerah perlu menjalankan dua strategi secara bersamaan, yakni memperkuat pendapatan dan memastikan belanja APBD lebih efektif serta tepat sasaran.
