 |
| Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Supian HK mengapresiasi penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Sinergi Pembangunan Jembatan Desa serta adendum nota kesepakatan pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Supian HK mengapresiasi penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Sinergi Pembangunan Jembatan Desa serta adendum nota kesepakatan pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.
Penandatanganan tersebut digelar di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Senin (31/8/2026). Ketua Komisi III DPRD Kalsel Hj. Mustaqimah turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Kesepakatan itu mencakup sejumlah agenda pembangunan infrastruktur, di antaranya pilot project pembangunan jembatan desa, pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru-Mentewe.
Dokumen kesepakatan ditandatangani Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar bersama Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin. Kegiatan tersebut juga melibatkan Kapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan.
Ketua DPRD Kalsel bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel turut menyaksikan penandatanganan tersebut.
“Kami di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memandang ini sebagai langkah strategis. Pembangunan infrastruktur tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus ada sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, bahkan dari pihak TNI dan Polri,” ujar Supian HK.
Menurut dia, pembangunan jembatan desa melalui pilot project tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah, khususnya di kawasan perdesaan.
Peningkatan akses tersebut diharapkan dapat mendukung pergerakan ekonomi masyarakat serta memperkuat aktivitas ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.
Selain itu, Supian menilai pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut serta pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut memiliki arti strategis bagi pengembangan wilayah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memangkas jarak tempuh, menekan biaya logistik, dan membuka akses baru bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.
“DPRD siap mengawal dari sisi anggaran dan regulasi. Kami ingin memastikan proyek-proyek besar ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar tuntas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Supian juga menyoroti pentingnya perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru-Mentewe. Ruas tersebut dinilai memiliki peran penting sebagai salah satu jalur distribusi barang dan jasa di Kalimantan Selatan.
Dengan adanya perbaikan, arus distribusi dan aktivitas ekonomi di wilayah Banjarbaru, Banjar, hingga Tanah Bumbu dan Kotabaru diharapkan dapat semakin lancar.
“Sinergi yang dibangun hari ini antara Dirjen Bina Marga, Pemprov, Forkopimda, dan pemerintah kabupaten/kota adalah contoh baik. Tujuan kita sama, yaitu konektivitas Kalsel makin kuat dan Banua makin maju sesuai dengan visi dan misi kepala daerah,” pungkas Supian HK.
