Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati pengurangan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram (kg) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati pengurangan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram (kg) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, subsidi BBM dan LPG 3 kg pada 2027 disepakati sebesar Rp 131,39 triliun.
Angka tersebut turun sekitar Rp 11,4 triliun dibandingkan usulan awal dalam RAPBN 2027 sebesar Rp 142,8 triliun.
Dari total anggaran itu, subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) dialokasikan sebesar Rp 28,34 triliun. Sementara subsidi LPG tabung 3 kg mencapai Rp 103,05 triliun.
Pengurangan anggaran tersebut dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan dan harga energi bersubsidi, terutama apabila tidak disertai dengan pengendalian penerima subsidi secara tepat sasaran.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, penurunan anggaran subsidi dapat mempersempit ruang pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi.
Menurut dia, apabila anggaran subsidi tidak mencukupi kebutuhan sepanjang 2027, pemerintah berpotensi melakukan penyesuaian harga.
“Pada titik tertentu pada 2027 akan ada kenaikan harga, entah itu Pertalite atau Solar, ataukah di LPG 3 kg,” kata Faisal.
Daya beli masyarakat berpotensi terdampak
Faisal menilai kenaikan harga BBM dan LPG bersubsidi dapat memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang masih banyak menggunakan energi bersubsidi.
Menurut dia, pelemahan daya beli masyarakat dapat berdampak lebih luas terhadap konsumsi rumah tangga dan kegiatan usaha.
“Kelas menengah ini berpengaruh besar terhadap konsumsi secara keseluruhan dan sektor produksi. Maka, permintaan terhadap barang dan jasa juga akan mengalami penurunan dan akan memengaruhi bisnis secara keseluruhan,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafrudin Karimi mengatakan, pengurangan volume subsidi tidak secara otomatis membuat harga BBM dan LPG naik.
Menurut dia, dampak yang lebih cepat dirasakan masyarakat justru dapat berupa berkurangnya ketersediaan BBM bersubsidi.
Jika kuota dikurangi sementara permintaan tetap tinggi, masyarakat berpotensi menghadapi pembatasan pembelian hingga antrean yang lebih panjang.
Masyarakat juga dapat beralih ke produk nonsubsidi yang memiliki harga lebih tinggi.
“Pengurangan volume subsidi paling cepat terasa di risiko ketersediaan, bukan otomatis kenaikan harga resmi,” kata Syafrudin.
Kelompok rentan paling terdampak
Syafrudin menyebut sejumlah kelompok yang berpotensi paling terdampak apabila kuota energi bersubsidi dikurangi, antara lain rumah tangga berpendapatan rendah, pekerja informal, pelaku usaha mikro makanan, nelayan, petani, serta masyarakat di wilayah yang memiliki pilihan sumber energi terbatas.
Menurut dia, bagi kelompok tersebut, BBM dan LPG tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan.
Karena itu, ia menilai pengurangan subsidi perlu diikuti dengan pengetatan sasaran penerima.
Dengan memastikan subsidi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak, dampak pengurangan anggaran dapat ditekan.
Syafrudin juga mengingatkan adanya potensi tekanan inflasi meskipun pemerintah tidak menaikkan harga resmi BBM dan LPG bersubsidi.
Sebab, berkurangnya kuota dapat mendorong masyarakat menggunakan produk nonsubsidi yang lebih mahal. Kenaikan biaya energi tersebut kemudian berpotensi diteruskan ke harga makanan, transportasi, dan jasa.
“Sebagian biaya kemudian diteruskan ke harga makanan, transportasi lokal, dan jasa, sehingga muncul efek inflasi tidak langsung,” ujarnya.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi ruang belanja masyarakat karena sebagian pendapatan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan energi.
