 |
| DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan menilai pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,22 persen pada 2025 harus menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan batu bara |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan menilai pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,22 persen pada 2025 harus menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan batu bara.
Pandangan tersebut disampaikan DPD PDI Perjuangan Kalsel setelah mencermati publikasi Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan data BPS, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,22 persen pada 2025. Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Sementara itu, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp305 triliun. Tingkat kemiskinan tercatat turun menjadi 3,73 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,16 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,10.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel H M Syaripuddin mengapresiasi capaian tersebut. Namun, menurut dia, angka makro ekonomi tidak boleh membuat pemerintah dan masyarakat mengabaikan persoalan yang masih dihadapi warga.
“Kami bersyukur dan mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh elemen masyarakat Banua. Namun angka rata-rata tidak boleh membuat kita lengah. Di balik angka itu, masih ada 168.000 saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan,” ujar Syaripuddin.
Pertambangan masih dominan
PDI Perjuangan Kalsel menyoroti masih besarnya kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data yang mereka sampaikan, sektor pertambangan menyumbang 27,53 persen terhadap perekonomian Kalsel.
Di sisi lain, nilai ekspor Kalimantan Selatan disebut mengalami penurunan 13 persen menjadi 10,14 miliar dollar AS.
Menurut Syaripuddin, kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi Kalsel untuk mulai memperkuat sektor ekonomi lain yang dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Kekayaan tambang adalah titipan yang suatu saat habis. Sesuai semangat Trisakti Bung Karno, Kalimantan Selatan harus berdikari secara ekonomi,” katanya.
Ia mengatakan, sektor pertanian, industri pengolahan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu diperkuat agar dapat menjadi penopang ekonomi daerah setelah masa pertambangan berakhir.
Lima program strategis
Untuk mendorong transformasi tersebut, DPD PDI Perjuangan Kalsel menawarkan lima program strategis kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Pertama, transformasi ekonomi pascatambang dengan mengarahkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan reklamasi untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Kedua, penciptaan lapangan kerja berbasis wilayah. Program ini mencakup pelatihan vokasi serta penguatan 60.949 unit industri mikro dan kecil, khususnya di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi.
Berdasarkan data yang disoroti PDI Perjuangan, tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi di Banjarmasin sebesar 6,49 persen, Tanah Bumbu 6,05 persen, dan Kotabaru 5,93 persen.
Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui penuntasan 184 desa yang disebut masih berada dalam kondisi blankspot. Wilayah prioritas yang disebut antara lain Tanah Bumbu, Barito Kuala, dan Tanah Laut.
Keempat, memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. PDI Perjuangan mendorong agar produksi padi Kalsel yang mencapai 1,18 juta ton dapat dipertahankan serta operasi pasar dilakukan menjelang periode yang berpotensi memicu kenaikan harga.
PDI Perjuangan juga menyoroti kenaikan inflasi dari 1,95 persen menjadi 3,66 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena lebih dari separuh pengeluaran rumah tangga digunakan untuk kebutuhan makanan.
Kelima, pengentasan kemiskinan dan stunting secara terpadu melalui penyelarasan bantuan sosial, sanitasi, serta layanan gizi dengan menggunakan satu basis data sasaran.
“Kami di DPRD provinsi dan kabupaten/kota akan mengawal program-program ini dalam pembahasan anggaran. Kami siap bergotong royong dengan semua pihak, karena membangun Banua adalah tanggung jawab bersama,” ujar Syaripuddin.
PDI Perjuangan Kalsel juga mengajak masyarakat, akademisi, dan dunia usaha untuk turut mengawasi pelaksanaan program pembangunan serta memberikan masukan.
Menurut mereka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu terlihat dalam indikator makro, tetapi juga harus dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa.
