Penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai Rp8,57 triliun hingga 31 Agustus 2026.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai Rp8,57 triliun hingga 31 Agustus 2026.
Realisasi tersebut setara dengan 56,50 persen dari target penerimaan pajak Kalsel sepanjang 2026 yang ditetapkan sebesar Rp15,16 triliun.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mencatat, penerimaan pajak hingga Agustus 2026 tumbuh 29,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Data tersebut disampaikan dalam kegiatan Assets and Liabilities Committee (ALCo) yang digelar Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Jumat (25/9/2026).
Realisasi penerimaan pajak tersebut juga berada di atas proyeksi hingga Agustus 2026 yang diperkirakan sekitar Rp7,76 triliun.
PPN Jadi Penyumbang Terbesar
Berdasarkan jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak Kalsel.
Realisasinya mencapai sekitar Rp3,02 triliun atau 35,21 persen dari total penerimaan pajak. Penerimaan PPN Dalam Negeri juga tumbuh 246,41 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Sementara itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tercatat sekitar Rp1,12 triliun dengan pertumbuhan 43,64 persen.
Adapun PPh Pasal 25/29 Badan mencapai sekitar Rp1,90 triliun. Namun, penerimaan dari jenis pajak tersebut masih mengalami kontraksi 10,45 persen.
Secara umum, mayoritas jenis pajak utama mencatat pertumbuhan positif hingga Agustus 2026.
Sektor Pertambangan Masih Dominan
Dari sisi sektor usaha, pertambangan dan penggalian masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di Kalsel.
Sektor tersebut memberikan kontribusi sekitar 23,91 persen terhadap total penerimaan pajak dan tumbuh 146,60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain pertambangan dan penggalian, penerimaan pajak juga ditopang sektor transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, serta administrasi pemerintahan.
Sektor industri tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor-sektor utama. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran masih mengalami kontraksi 13,90 persen.
KPP Madya Banjarmasin Catat Penerimaan Terbesar
Secara kewilayahan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin mencatat penerimaan pajak terbesar hingga Agustus 2026.
Realisasi penerimaannya mencapai sekitar Rp5,93 triliun atau tumbuh 43,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari enam KPP yang membukukan penerimaan pajak di Kalsel, lima KPP mencatat pertumbuhan positif. Sementara KPP Pratama Banjarbaru masih mengalami kontraksi.
Secara keseluruhan, penerimaan pajak Kalsel tetap mencatat pertumbuhan 29,72 persen hingga Agustus 2026.
Pendapatan Negara Kalsel Capai Rp11,07 Triliun
Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut sejalan dengan kinerja perekonomian Kalsel yang masih tumbuh positif.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Kalsel tumbuh 5,28 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Sementara itu, hingga akhir Agustus 2026, pendapatan negara di Kalsel mencapai Rp11,07 triliun. Angka tersebut tumbuh 28,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan perpajakan menjadi salah satu komponen utama pendapatan negara tersebut.
Mewakili Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Kalselteng Pratikno mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak hingga Agustus menjadi capaian positif yang perlu dipertahankan hingga akhir tahun.
“Pertumbuhan penerimaan pajak hingga Agustus 2026 menjadi capaian positif yang perlu terus dijaga hingga akhir tahun,” kata Pratikno.
Menurut dia, Kanwil DJP Kalselteng terus mendorong kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan, penyuluhan, pengawasan, serta pelaksanaan tugas perpajakan sesuai ketentuan.
Dukungan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dinilai penting untuk menjaga penerimaan negara yang digunakan membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Melalui forum ALCo, Kementerian Keuangan juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN di Kalsel secara terbuka kepada masyarakat.
Sinergi antarunit Kementerian Keuangan dan dukungan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperluas informasi mengenai perkembangan fiskal dan pengelolaan keuangan negara di Kalsel.
