 |
| Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan meminta rincian program setiap satuan kerja perangkat daerah dicermati dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan meminta rincian program setiap satuan kerja perangkat daerah dicermati dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan belanja daerah sesuai kemampuan pendapatan dan program yang dibiayai benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara Banggar DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kalsel berlangsung di Gedung B DPRD Kalsel, Rabu (26/8/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo dan dihadiri TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Kalsel H. M. Syarifuddin.
Kartoyo mengatakan, rapat tersebut merupakan lanjutan pembahasan setelah Pemerintah Provinsi Kalsel menyampaikan tanggapan atas pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
“Alhamdulillah, kita hari ini melakukan rapat lanjutan pembahasan APBD perubahan yang telah disampaikan. Ada tanggapan dari Pak Gubernur,” ujar Kartoyo.
Dalam pembahasan, Banggar meminta setiap SKPD memberikan rincian program beserta kebutuhan anggarannya. Pencermatan diperlukan untuk menilai apakah usulan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat.
“Yang kita inginkan ada breakdown program-programnya setiap SKPD. Kita ingin memastikan program-program itu memihak kepada masyarakat atau tidak,” kata Kartoyo.
Antisipasi bencana
Kartoyo mengatakan, kemampuan pendapatan daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan belanja dan program prioritas. Karena itu, usulan penambahan ataupun pergeseran anggaran perlu dikaji agar penggunaannya tepat sasaran.
Selain pelayanan masyarakat, Banggar mencermati kebutuhan anggaran untuk menghadapi potensi bencana. Kondisi kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan perlu diantisipasi, termasuk kemungkinan meningkatnya kebutuhan penanganan bencana saat memasuki musim hujan.
“Sekarang kita menghadapi kemarau panjang, kemungkinan sampai Februari. Berarti kita juga harus mempersiapkan diri untuk musim hujan nanti, termasuk bagaimana BTT-nya. Itu yang perlu diperhatikan,” ujar Kartoyo.
Ketua TAPD Kalsel H. M. Syarifuddin mengatakan seluruh SKPD telah menjalani asistensi atas usulan kebutuhan anggaran perubahan. Namun, tidak semua usulan mendapat tambahan anggaran karena penyesuaian dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan dan prioritas.
“Semua SKPD sudah melakukan asistensi. Kita tidak serta-merta melakukan penambahan, tetapi dilakukan secara selektif, apalagi dalam kondisi saat ini penanganan bencana menjadi salah satu yang sangat diutamakan,” kata Syarifuddin.
Menurut Syarifuddin, penambahan anggaran terutama diarahkan untuk pelayanan masyarakat dan program yang relevan dengan kondisi daerah. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian selama musim kemarau.
“Hal-hal untuk memberikan layanan kepada masyarakat menjadi perhatian kita. Mana yang sangat relevan untuk dilakukan penambahan, itulah yang kita lakukan, apalagi dengan kondisi saat ini,” ujarnya.
Pembahasan perubahan APBD selanjutnya dilanjutkan sesuai tahapan dan agenda DPRD Kalsel. Pencermatan program dan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan daerah dengan kemampuan keuangan serta memastikan program prioritas tetap dapat dilaksanakan.
