Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, menghadapi tantangan fiskal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
SUARAMILENIAL.ID, BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, menghadapi tantangan fiskal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah proyeksi penurunan produksi batubara yang berpotensi berdampak terhadap penerimaan daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Balangan H Abdul Hadi dalam pidatonya yang dibacakan Sekretaris Daerah Balangan pada Rapat Paripurna DPRD Balangan terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
Dalam pidatonya, Abdul Hadi menyebut kondisi ekonomi global, fluktuasi harga komoditas energi, faktor cuaca, hingga kebijakan pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
Produksi batubara pada 2027 diproyeksikan turun sekitar 13,7 persen. Produksi diperkirakan berkurang dari 58 juta metrik ton menjadi sekitar 50 juta metrik ton.
Penurunan produksi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi laba perusahaan pertambangan. Kondisi itu kemudian dapat berdampak terhadap penerimaan daerah, termasuk dari royalti dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Defisit APBD Balangan 2027 Rp 606 Miliar
Tekanan fiskal tersebut tercermin dalam rancangan APBD Balangan 2027.
Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,655 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp 2,261 triliun.
Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sekitar Rp 606,27 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan, antara lain yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pinjaman daerah.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkab Balangan memastikan program prioritas pembangunan yang telah disepakati dalam KUA-PPAS 2027 tetap menjadi perhatian.
Pemerintah juga menegaskan bahwa kondisi fiskal tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Abdul Hadi menekankan, penurunan angka dalam rancangan APBD bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap pembangunan.
Menurut dia, penyusunan APBD 2027 merupakan bentuk penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah yang turut dipengaruhi situasi global dan kebijakan pemerintah pusat.
Pemkab Balangan selanjutnya mendorong pembahasan secara mendalam bersama DPRD agar Raperda APBD 2027 dapat disempurnakan.
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang tetap menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus berorientasi pada kepentingan masyarakat Bumi Sanggam.
