 |
| Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, menyiapkan sejumlah opsi efisiensi anggaran untuk menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan APBD 2027. |
SUARAMILENIAL.ID, PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, menyiapkan sejumlah opsi efisiensi anggaran untuk menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan APBD 2027.
Salah satu opsi yang masuk dalam perhitungan pemerintah daerah adalah mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN), serta menyesuaikan honor bagi tenaga non-ASN.
Sekretaris Daerah Balangan Fakhriyanto mengatakan, efisiensi tersebut telah dibahas dalam rapat pemerintah daerah.
“Dari hasil rapat kemarin, memang sudah dimasukkan perhitungan untuk efisiensi terhadap besaran TPP PNS, kemudian honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu, dan honor Pegawai Tidak Tetap (PTT),” kata Fakhriyanto seusai rapat paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026).
Menurut dia, pemerintah daerah harus menentukan belanja yang dapat diefisienkan tanpa terlalu mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Salah satu pertimbangannya adalah belanja modal. Menurut Fakhriyanto, pengurangan belanja modal secara signifikan berpotensi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Hanya masalahnya sekarang kita harus menilai, apakah mengurangi belanja modal atau yang lain? Kalau belanja modal kurang, sektor pertumbuhan ekonomi kita melambat. Tukang tidak bekerja, distribusi berkurang, perputaran uang dan daya beli masyarakat di Balangan akan ikut lesu,” ujarnya.
Rencana CPNS 2027 ikut dipertimbangkan
Tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah juga berpengaruh terhadap rencana penerimaan CPNS pada 2027.
Keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebutuhan aparatur baru.
Di sisi lain, Balangan diperkirakan membutuhkan tambahan tenaga pendidik. Sejumlah guru diproyeksikan memasuki masa pensiun pada 2026 hingga 2027.
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kekurangan guru di sejumlah sekolah.
Untuk mengantisipasinya, Pemkab Balangan mempertimbangkan pemanfaatan P3K paruh waktu yang memiliki latar belakang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.
“Kami mencari ruang agar tidak ada yang dirumahkan. Kami mendata, dari P3K paruh waktu ini banyak sarjana yang latar belakangnya pendidikan. Seandainya regulasinya memungkinkan, ini yang akan kita optimalkan dan sasar untuk dijadikan guru,” kata Fakhriyanto.
Ia menambahkan, tenaga tersebut nantinya dapat mengikuti mekanisme yang dipersyaratkan, termasuk pendidikan dan pelatihan maupun sertifikasi.
Belum menjadi keputusan final
Fakhriyanto menegaskan, rencana pengurangan TPP ASN dan penyesuaian honor tenaga non-ASN belum menjadi keputusan final.
Pemerintah Kabupaten Balangan masih akan membahas opsi tersebut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balangan.
Pembahasan akan dilakukan untuk menentukan langkah efisiensi yang paling memungkinkan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan dampaknya terhadap masyarakat.
Penyesuaian belanja pegawai menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan pemerintah untuk menghadapi tekanan APBD 2027, sekaligus menjaga agar belanja pembangunan tetap dapat berjalan.
