SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Kota Banjarmasin tidak tercantum dalam rincian alokasi bantuan presiden (Banpres) senilai Rp 100 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Padahal, pemerintah kota mencatat 71 kejadian kebakaran lahan sejak Juli hingga awal Oktober 2026.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin tetap memperkuat kesiapsiagaan melalui Satuan Tugas Siaga Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kabut Asap yang bersiaga selama 24 jam.
Kesiapsiagaan didukung satu posko induk di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin dan tiga pos lapangan di Pemurus Dalam, Sungai Andai, serta Sungai Lulut. Personel gabungan disiapkan untuk menangani kebakaran di dalam kota sekaligus membantu penanganan lintas daerah sesuai kebutuhan.
Selain di wilayah sendiri, personel pemadam kebakaran dari Banjarmasin turut membantu pemadaman di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala. Mereka juga pernah membantu penanganan kebakaran di Kota Banjarbaru.
Pemkot Banjarmasin juga menjalankan sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. Upaya tersebut meliputi pembagian masker, kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, serta penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk melindungi peserta didik dari paparan udara yang berbahaya.
Dampak kesehatan menjadi perhatian serius. Jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Banjarmasin dilaporkan sempat mencapai sekitar 2.580 kasus dalam satu pekan pada minggu ke-36 tahun 2026.
Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla dan dampak kabut asap.
“Penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan kerja sama seluruh pihak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, disertai upaya perlindungan kesehatan serta dukungan yang memadai bagi petugas di lapangan,” ujarnya.
Yamin mengatakan, pemerintah kota akan terus memperkuat penanganan dan perlindungan masyarakat agar dampak karhutla tidak mengancam kesehatan, mengganggu pendidikan, maupun menghambat aktivitas warga.
Sementara itu, rincian alokasi Banpres senilai Rp 100 miliar yang beredar mencantumkan enam penerima. BPBD Provinsi Kalimantan Selatan disebut memperoleh Rp 30 miliar, Kabupaten Tanah Laut Rp 20 miliar, Kota Banjarbaru Rp 15 miliar, Kabupaten Tapin Rp 15 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp 10 miliar, dan Kabupaten Tanah Bumbu Rp 10 miliar.
Dalam rincian tersebut, Kota Banjarmasin tidak tercantum sebagai penerima langsung. Namun, informasi mengenai daftar alokasi itu perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait untuk memastikan dasar kebijakan, mekanisme penyaluran, serta status penerima bantuan.
Penanganan karhutla membutuhkan dukungan operasional yang memadai, mulai dari bahan bakar minyak, perawatan armada dan mesin pompa, hingga perlengkapan keselamatan petugas. Ketersediaan sarana tersebut penting untuk menjaga kesiapsiagaan, terutama ketika personel harus membantu pemadaman di luar wilayah administrasi kota.
Dampak karhutla dan kabut asap yang dapat melampaui batas wilayah administrasi juga menuntut koordinasi antardaerah. Karena itu, dukungan penanganan perlu mempertimbangkan kebutuhan lapangan, kemampuan personel, serta perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak.
