SKPD Dilebur, Pemkab Tabalong Dorong Pengamanan Arsip Penting

Arahan tersebut disampaikan Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tabalong, Abu Bakar Siddiq, saat membuka Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan di Balai Rakyat Dandung Suchrowardi, Pembataan, Senin (12/10/2026).

SUARAMILENIAL.ID, TABALONG – Pemerintah Kabupaten Tabalong mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) segera menginventarisasi dan mengamankan arsip organisasi perangkat daerah (SKPD) yang dibubarkan atau digabungkan. 

Langkah ini diperlukan agar dokumen penting pemerintah tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan.

Arahan tersebut disampaikan Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tabalong, Abu Bakar Siddiq, saat membuka Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan di Balai Rakyat Dandung Suchrowardi, Pembataan, Senin (12/10/2026).

Abu Bakar menjelaskan, penataan arsip menjadi penting menyusul penggabungan dan pembubaran sejumlah SKPD di Tabalong, di antaranya Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Koperasi dan UKM.

Ia meminta Dispersip segera melakukan inventarisasi dan memastikan arsip dari organisasi yang tidak lagi beroperasi tetap memiliki pengelola yang bertanggung jawab. 

Dokumen yang perlu diamankan diharapkan dapat disimpan di depo arsip sesuai ketentuan kearsipan.

“Kalau dibubarkan tentu SKPD kan tidak ada lagi yang bertanggung jawab. Seyogyanya Bu Kadis ini momentum Ibu meyakinkan kepada pimpinan daerah bahwa itu sangat penting untuk kita arsipkan dengan betul dan baik,” kata Abu Bakar. 

Selain penataan dokumen, Abu Bakar mendorong peningkatan kapasitas depo arsip Dispersip Tabalong. Fasilitas penyimpanan yang memadai dinilai penting untuk menjaga keamanan dokumen pemerintah daerah dan memastikan arsip dikelola secara tertib.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Tabalong berharap arsip tetap terpelihara meskipun terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah, sehingga dokumen yang dibutuhkan untuk pelayanan publik, administrasi, dan pertanggungjawaban pemerintahan dapat ditelusuri kembali. (hr)

Lebih baru Lebih lama