 |
| Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto. Foto-Antara |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Indonesia mulai mengurangi pasokan gas bumi ke Singapura pada Sabtu (24/10/2026).
Sebagian gas yang sebelumnya dialokasikan untuk ekspor dialihkan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama sektor kelistrikan.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pengalihan pasokan dilakukan melalui dua skema, yakni penyaluran gas dari Natuna ke Batam dan pengurangan pasokan gas dari Sumatra yang selama ini diekspor ke Singapura.
“Mulai hari ini pasokan gas ke Singapura dialihkan ke dalam negeri dari Natuna ke PLN Batam melalui Pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik,” kata Djoko, Sabtu (24/10), seperti dikutip CNBC Indonesia.
Selain itu, pemerintah mengurangi pasokan gas dari Sumatra ke Singapura sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari melalui Pipa Transgasindo (TGI). Pengurangan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.
“Dan, pengurangan pasokan gas ke Singapura dari Sumatra untuk keperluan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari, melalui Pipa TGI,” ujarnya.
Dengan dua skema tersebut, total pasokan gas yang dialihkan atau dikurangi dari ekspor ke Singapura mencapai 31 juta standar kaki kubik per hari.
Djoko mengatakan, kebijakan itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 8 ayat (1), yang mengatur prioritas pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Selanjutnya kami akan pantau terus perkembangannya secara harian,” ucapnya.
Ia sebelumnya menegaskan bahwa penyesuaian pasokan hanya dilakukan terhadap ekspor gas ke Singapura. Menurut Djoko, kebijakan tersebut berkaitan dengan jalur pipa yang menghubungkan Indonesia dengan negara itu.
“Enggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja,” kata Djoko saat ditemui di sela-sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di The Westin, Jakarta, Jumat (23/10) malam.
Rencana pengurangan ekspor gas ke negara tetangga sebelumnya disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu (21/10). Saat itu, Bahlil mengatakan pemerintah mempertimbangkan penghentian atau tidak memperpanjang kontrak ekspor gas dengan mempertimbangkan ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Ia mengaitkan rencana tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya memastikan kebutuhan energi dalam negeri terpenuhi di tengah ketidakpastian global.
“Ya memang harus survival, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival,” kata Bahlil seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).
Bahlil juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan gas domestik perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah melanjutkan kontrak ekspor ke negara tetangga.
“Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.
