Komisi II DPRD Kalsel Apresiasi Grand Design Kemandirian Air 2046

Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi gagasan Grand Design 20 Tahun Manajemen Air Hujan Terintegrasi untuk mewujudkan Kalsel Mandiri Air 2046.

SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi gagasan Grand Design 20 Tahun Manajemen Air Hujan Terintegrasi untuk mewujudkan Kalsel Mandiri Air 2046.

Gagasan tersebut mencakup pemanfaatan lubang bekas galian tambang batubara atau void sebagai salah satu sumber cadangan air permukaan. 

Gagasan itu disampaikan Sulkan, SH, MM dalam rapat Komisi II DPRD Kalsel di ruang rapat Komisi II, Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Senin (5/10/2026).

Ketua Komisi II DPRD Kalsel H M Yani Helmi mengatakan, pihaknya mengapresiasi gagasan masyarakat yang dinilai dapat menjadi masukan bagi pembangunan daerah.

"Kami sangat mengapresiasi gagasan grand design manajemen air hujan terintegrasi ini. Selanjutnya nanti akan kami rapatkan kembali secara internal dan mudah-mudahan bisa masuk dalam Prolegda, Raperda inisiatif Komisi II," ujar politikus Golkar yang akrab disapa Paman Yani.

Menurut gagasan tersebut, lubang bekas galian tambang dapat dimanfaatkan sebagai sumber cadangan air permukaan melalui pengelolaan air hujan secara terintegrasi. Konsep itu diarahkan untuk mendukung ketersediaan air dalam jangka panjang.

Sulkan selaku pencetus gagasan menyampaikan apresiasi atas respons Komisi II DPRD Kalsel. Ia berharap gagasan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui penyusunan regulasi di tingkat daerah.

"Kami sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan Ketua dan Anggota Komisi II atas apa yang saya sampaikan. Semoga ini dapat ditindaklanjuti dengan membuat payung hukumnya berupa Peraturan Daerah," kata Sulkan, mantan birokrat Pemprov Kalsel.

Pembahasan lebih lanjut mengenai gagasan tersebut akan dilakukan Komisi II secara internal. Salah satu opsi tindak lanjut yang disampaikan adalah memasukkannya dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai rancangan peraturan daerah inisiatif Komisi II.

Lebih baru Lebih lama