Komisi II DPRD Kalimantan Selatan menyoroti pemangkasan pagu anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja untuk rancangan APBD 2027.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Komisi II DPRD Kalimantan Selatan menyoroti pemangkasan pagu anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja untuk rancangan APBD 2027.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan rancangan APBD Kalsel 2027 bersama sejumlah mitra kerja di Gedung DPRD Kalsel, Selasa (6/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi dan dihadiri perwakilan Dinas Perindustrian Kalsel beserta unit pelaksana teknis (UPT), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda, serta BPKAD Kalsel.
Muhammad Yani Helmi mengatakan, penurunan anggaran yang cukup drastis berpotensi membuat sejumlah program yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.
“Saya cukup miris melihat dari hari pertama saya mengetahui bahwa anggaran di Komisi II dengan mitra kerjanya turunnya ‘terjun bebas’. Sehingga banyak program yang hari ini tidak akan terkerjakan,” kata Yani.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam menentukan program yang menjadi prioritas. Terutama program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Komisi II, kata Yani, juga meminta agar apabila terdapat tambahan transfer anggaran dari pemerintah pusat, alokasinya diarahkan untuk pekerjaan yang dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita juga minta bahwa, misalnya ada transfer tambahan dari pusat, instruksinya nanti dibagi kepada poin-poin pekerjaan yang kami anggap itu diperlukan oleh masyarakat. Jadi programnya itu kita minta yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat di bawah,” ujarnya.
Yani juga mendesak Bappeda dan BPKAD Kalsel untuk kembali mencermati alokasi anggaran yang disusun dalam APBD 2027.
Dia menilai rasionalisasi anggaran seharusnya tidak mengurangi program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Terlebih, terdapat sejumlah program dengan kebutuhan anggaran relatif kecil, tetapi dinilai memiliki dampak terhadap hilirisasi produk dan penyerapan tenaga kerja.
Target Investasi Dinilai Tak Sejalan dengan Anggaran
Anggota Komisi II DPRD Kalsel Firman Yusi turut menyoroti ketidakseimbangan antara target pemerintah daerah dengan dukungan anggaran yang disiapkan.
Salah satunya terkait target investasi yang dibebankan kepada DPMPTSP Kalsel pada 2027.
“Bagaimana mungkin DPMPTSP ditargetkan untuk mendapatkan investasi senilai Rp 37 triliun di 2027, tapi anggaran yang tersedia sangat minim? Jadi bagaimana mungkin itu bisa dicapai?” kata Firman.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan dukungan program yang tersedia.
Selain persoalan target investasi, Firman mengatakan Komisi II juga menyoroti pemenuhan mandatory spending di bidang pendidikan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah alokasi anggaran untuk UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam yang berada di bawah Dinas Perindustrian Kalsel.
Komisi II meminta pembahasan anggaran dilakukan secara lebih cermat agar program yang dinilai penting bagi masyarakat tetap mendapatkan dukungan dalam APBD 2027.
