Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menyoroti persoalan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) serta pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) dalam pembahasan rencana program kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel untuk Tahun Anggaran 2027.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menyoroti persoalan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) serta pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) dalam pembahasan rencana program kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel untuk Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan dilakukan melalui rapat kerja Komisi I DPRD Kalsel bersama BKD Kalsel pada Selasa (6/10/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Ilham Nor. Sementara dari BKD Kalsel hadir Kepala BKD Kalsel Nor Yadi beserta jajaran.
Dalam rapat tersebut, Komisi I mendalami sejumlah program strategis di bidang kepegawaian yang akan dilaksanakan pada 2027.
Selain peningkatan kualitas ASN, pembahasan juga menitikberatkan pada ketepatan perencanaan dan penganggaran agar potensi Silpa dapat ditekan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penganggaran untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang hingga kini belum memiliki kepastian formasi.
Komisi I menilai ketidakpastian formasi dapat memengaruhi perencanaan anggaran dan menjadi salah satu faktor munculnya Silpa setiap tahun.
Karena itu, BKD Kalsel diminta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh kepastian mengenai formasi CPNS.
Dengan kepastian tersebut, perencanaan kebutuhan dan anggaran kepegawaian diharapkan dapat disusun lebih akurat sesuai kebutuhan.
Perhitungan Gaji ASN Jadi Sorotan
Komisi I DPRD Kalsel juga menyoroti perhitungan gaji dan tunjangan ASN.
Banyaknya Silpa pada belanja pegawai menjadi perhatian DPRD agar kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan dapat dihitung secara lebih cermat.
“Perhitungan kebutuhan harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi riil agar anggaran yang disiapkan tidak berlebih dan potensi Silpa dapat ditekan,” demikian pokok perhatian Komisi I dalam pembahasan tersebut.
Selain persoalan anggaran, Komisi I turut membahas penerapan manajemen talenta ASN.
DPRD menilai pelaksanaan tugas BKD secara umum sudah berjalan, tetapi penerapan manajemen talenta masih perlu dioptimalkan.
Pengelolaan sumber daya aparatur diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi sehingga penempatan dan pengembangan ASN sesuai dengan kompetensi serta kebutuhan organisasi.
Dorong Integrasi Data ASN
Komisi I juga mendorong BKD Kalsel memasukkan program yang mendukung penerapan Indonesia Satu Data.
Integrasi data kepegawaian dinilai penting untuk memastikan informasi mengenai ASN tersaji secara akurat, terintegrasi, dan terpusat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Ilham Nor menekankan, pendalaman program kerja 2027 diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, indikator yang terukur, serta dukungan anggaran yang tepat.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi I berharap seluruh program BKD Kalsel pada 2027 dapat disusun secara matang dan tepat sasaran.
Program tersebut diharapkan tidak hanya mendukung peningkatan kualitas aparatur, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.
