 |
| Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Rizal Nagara, mengkritik perencanaan penggunaan dana Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp 10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, KANDANGAN — Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Rizal Nagara, mengkritik perencanaan penggunaan dana Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp 10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menilai, alokasi anggaran belum sejalan dengan kebutuhan mendesak petugas pemadam kebakaran dan relawan di lapangan.
Kritik tersebut disampaikan Rizal setelah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran eksekutif dan perwakilan pemadam kebakaran (Damkar), Selasa (27/10/2026).
Dalam rapat itu, Rizal menyoroti alokasi bantuan bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 105 juta yang disampaikan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dibahas bersama pihak Damkar.
Menurut dia, jumlah tersebut tidak sebanding dengan total dana Banpres yang diterima Kabupaten HSS.
Sebaliknya, lebih dari Rp 5 miliar dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan mobil bagi badan pemadam kebakaran (BPK).
Rizal mempertanyakan prioritas belanja itu karena menilai kebutuhan mendesak di lapangan justru terletak pada dukungan operasional bagi petugas dan relawan.
“Banpres ini hadir sebagai bentuk kepedulian Presiden dan pemerintah pusat untuk daerah karena kita menghadapi situasi darurat. Seharusnya, peruntukannya pun murni untuk penanganan darurat, bukan justru dialokasikan untuk hal yang tidak darurat,” kata Rizal.
Ia menilai, persoalan utama penanganan karhutla di HSS bukan semata-mata kekurangan armada pemadam, melainkan keterbatasan dukungan operasional untuk menggerakkan sumber daya yang telah tersedia.
Menurut Rizal, HSS memiliki banyak relawan dan BPK swasta yang selama ini terlibat dalam penanganan kebakaran.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah mengevaluasi alokasi anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Kalau mencermati perencanaan penggunaan anggarannya, ini istilahnya yang gatal di burit, yang digaru di kepala—tidak sinkron. Permasalahannya A, tapi solusi yang diberikan B. Alokasi BBM yang cuma Rp 105 juta dari total Rp 10 miliar itu sama sekali tidak masuk akal dengan kondisi darurat di lapangan. Ini harus dievaluasi, jangan sampai bantuan darurat justru salah sasaran,” ujarnya.
Rizal mengatakan, ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor penting agar armada pemadam dapat beroperasi saat dibutuhkan.
Selain itu, kepastian insentif juga dinilai penting untuk mendukung keterlibatan relawan dalam penanganan bencana.
“Sumber daya kita di HSS banyak, relawan banyak, BPK banyak, tinggal bagaimana cara menggerakkannya. Jantung dari BPK itu minyak; jika tidak ada minyak, sebanyak apa pun mobil damkar tidak bisa jalan. Dan pelumasnya adalah insentif untuk para relawan,” katanya.
Ia menilai, komposisi anggaran tersebut perlu ditinjau kembali agar dukungan terhadap kebutuhan operasional di lapangan tidak terabaikan.
Namun, rincian alokasi dan dasar penetapan setiap pos anggaran perlu ditelaah lebih lanjut untuk menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan penanganan darurat.
BPBD Diminta Mengantisipasi Potensi Banjir
Selain mempersoalkan alokasi dana Banpres untuk karhutla, Rizal mengingatkan pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) HSS, agar mempersiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi cuaca ekstrem pada tahun mendatang.
Ia menyinggung perubahan kondisi cuaca yang berdampak pada wilayah HSS dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut dia, curah hujan tinggi pernah memicu banjir, terutama di kawasan Nagara. Sementara itu, kondisi kering pada tahun ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Rizal juga mengingatkan potensi terjadinya kembali fenomena La Nina pada tahun depan. Ia meminta BPBD menyiapkan langkah antisipasi sejak dini, termasuk memetakan risiko bencana dan kebutuhan penanganan di wilayah rawan.
“Tahun depan diprediksi terjadi La Nina lagi. BPBD harus sudah siaga dari sekarang. Bagaimana mitigasinya, apa saja yang diperlukan, jangan menunggu curah hujan tinggi dan banjir melanda baru dipikirkan,” ujar Rizal.
Menurut dia, kesiapsiagaan perlu dibangun sebelum bencana terjadi agar pemerintah daerah dapat merespons risiko banjir maupun karhutla secara lebih terencana.
Editor : Muhammad Robby
