
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rakhman, mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
SUARAMILENIAL.ID, TANAH BUMBU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rakhman, mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurut Alpiya, perlindungan terhadap kelompok rentan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat, pemerintah desa, hingga pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Alpiya saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kantor Desa Karang Mulya dan Desa Wonorejo, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan. Sosialisasi itu juga dihadiri perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanah Bumbu serta masyarakat setempat.
Alpiya mengatakan, pencegahan kekerasan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Komunikasi yang baik, kepedulian terhadap kondisi anggota keluarga, serta pengawasan terhadap pergaulan anak menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kekerasan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai persoalan biasa atau semata-mata urusan internal keluarga.
“Penting bagi kita semua, khususnya warga masyarakat, untuk menjaga dan mengawasi anggota keluarga agar terhindar dari kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak,” kata Alpiya.
Ia menambahkan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi tindakan kekerasan, terutama yang menyasar perempuan, remaja, dan anak di bawah umur.
Masyarakat Diminta Berani Melapor
Alpiya menegaskan, masyarakat yang mengetahui atau menemukan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan segera melaporkannya kepada pihak berwenang atau lembaga terkait.
Langkah tersebut diperlukan agar dugaan kekerasan dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku dan korban memperoleh perlindungan yang dibutuhkan.
Menurut dia, pemahaman terhadap Perda Kalsel Nomor 11 Tahun 2018 juga penting agar masyarakat mengetahui hak-hak perempuan dan anak, mengenali bentuk-bentuk kekerasan, serta memahami mekanisme untuk mendapatkan perlindungan.
Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mampu melindungi anggota keluarganya, tetapi juga berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
DPRD Perkuat Pengawasan Kebijakan
Selain mendorong partisipasi masyarakat, Alpiya menyebut DPRD Kalsel memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan perangkat daerah menjalankan program sesuai tujuan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Melalui kegiatan sosialisasi peraturan daerah, DPRD juga berupaya menyerap aspirasi masyarakat dan mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan pelaksanaan kebijakan daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Alpiya berharap pemerintah daerah, pemerintah desa, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat kerja sama dalam mencegah dan menangani kekerasan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menutup mata terhadap indikasi kekerasan serta memberikan dukungan kepada korban agar berani mencari pertolongan.
Dengan meningkatnya kepedulian masyarakat dan optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah, upaya mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan diharapkan semakin kuat.