SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) terus mengawal penyelesaian penataan batas wilayah antarkabupaten untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung pembangunan daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penetapan batas wilayah antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Kotabaru yang hingga kini masih memerlukan evaluasi.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kalsel bersama Biro Pemotda Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Rabu (28/10/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, yang mewakili Ketua Komisi I H. Rais Ruhayat, mengatakan bahwa proses administrasi penataan batas wilayah di tingkat kabupaten dan kota pada sejumlah segmen telah diselesaikan.
Namun, penyelesaian di tingkat pusat masih menunggu proses penerbitan dokumen resmi dari kementerian terkait.
“Secara prosedural di tingkat kabupaten dan kota sudah clear dan aman. Kendalanya saat ini tinggal menunggu penerbitan pemberkasan resmi di kementerian,” ujar Hamid seusai rapat.
Ia menegaskan, Komisi I DPRD Kalsel siap mendukung dan mendampingi Biro Pemotda apabila diperlukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah pusat.
Tiga Segmen Batas Wilayah Jadi Perhatian
Penataan batas wilayah yang dibahas mencakup tiga segmen, yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kotabaru, Kabupaten Tapin dengan Barito Kuala, serta Kabupaten Tapin dengan Hulu Sungai Selatan.
Untuk segmen Tapin-Hulu Sungai Selatan, kedua pemerintah kabupaten telah menyepakati batas daerah sepanjang 112 kilometer pada Agustus 2021.
Kesepakatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara batas wilayah antara Kabupaten Tapin dan Kabupaten Barito Kuala pada Desember 2021.
Batas wilayah sepanjang 61 kilometer yang mencakup 39 titik koordinat itu melibatkan kawasan Kecamatan Candi Laras Utara, Kuripan, dan Bakumpai.
Sementara itu, penataan batas antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru masih menghadapi persoalan.
Penetapan batas pada 2021 menuai penolakan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan masyarakat setempat karena dinilai menyebabkan wilayah seluas lebih dari 19.000 hektare di kawasan Pegunungan Meratus masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru.
Persoalan tersebut dinilai berpotensi berdampak terhadap kepastian hukum pembangunan infrastruktur desa, akses pendidikan, serta ruang hidup masyarakat adat di kawasan tersebut.
Upaya evaluasi dan peninjauan kembali terhadap segmen batas HST-Kotabaru masih terus didorong melalui pembahasan di tingkat provinsi maupun nasional.
Biro Pemotda Siapkan Program Prioritas
Kepala Biro Pemotda Setda Kalsel, Rospana Sofian, menyambut positif dukungan dan masukan dari Komisi I DPRD Kalsel.
Menurut dia, kompleksitas tugas pemerintahan daerah membutuhkan penguatan sumber daya manusia serta dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
Dukungan tersebut diperlukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan batas wilayah sekaligus memperkuat fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rospana mengatakan, pihaknya akan menyusun matriks program prioritas secara terperinci agar usulan penyesuaian anggaran dapat dipertanggungjawabkan dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Kalsel.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Kalsel berharap penataan batas wilayah dapat diselesaikan secara terukur dengan tetap memperhatikan kepastian administrasi, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
