 |
| Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mendorong pemerintah provinsi bersama 13 pemerintah kabupaten/kota memperkuat kesiapsiagaan pangan dan air bersih. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mendorong pemerintah provinsi bersama 13 pemerintah kabupaten/kota memperkuat kesiapsiagaan pangan dan air bersih.
Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyusunan peta risiko, pendataan stok kebutuhan pokok, serta penyepakatan protokol distribusi darurat.
Menurut Bang Dhin, langkah itu merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, gangguan layanan, maupun hambatan distribusi.
Penyediaan cadangan pangan bukan berarti daerah sedang menghadapi ancaman kelaparan, melainkan bentuk antisipasi agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi ketika situasi darurat terjadi.
“Pemikiran Bung Karno mengingatkan kita bahwa pangan berkaitan dengan hidup-matinya bangsa. Kekuatan daerah juga terlihat dari kemampuannya memastikan masyarakat tetap mendapat pangan dan air bersih ketika krisis terjadi,” ujar Bang Dhin.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah mengintegrasikan data risiko banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, hingga gangguan akses transportasi.
Data tersebut perlu disandingkan dengan informasi ketersediaan pangan, seperti stok yang siap disalurkan, lokasi gudang, pemasok, masa simpan, kebutuhan harian, serta kontak penanggung jawab.
Pendataan juga perlu mencakup sumber dan fasilitas air bersih. Informasi yang dihimpun antara lain kapasitas desain, volume air yang dapat digunakan, status operasional, hasil pengujian mutu, serta jangkauan distribusi.
Dengan basis data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang berpotensi membutuhkan bantuan lebih awal sekaligus menentukan jalur penyaluran.
Kesiapsiagaan tersebut dinilai semakin penting seiring perkiraan awal musim hujan di Kalimantan Selatan yang berlangsung secara bertahap.
Berdasarkan prediksi BMKG, sekitar 49,3 persen wilayah Kalsel diperkirakan memasuki musim hujan pada November 2026, sedangkan 50,7 persen lainnya pada Desember 2026.
Perbedaan waktu awal musim hujan antardaerah membuat pemantauan kondisi lokal perlu dilakukan secara berkala.
Informasi tersebut dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan langkah antisipasi terhadap potensi bencana dan gangguan distribusi.
“Jangan menunggu jalur terputus atau stok menipis baru bergerak. Data harus diperbarui, siapa yang bertanggung jawab harus jelas, dan mekanisme bantuan harus dipahami sampai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa,” katanya.
Selain pendataan, Bang Dhin mendorong pengelolaan cadangan pangan secara bergilir dengan melibatkan petani, nelayan, koperasi, badan usaha milik daerah, Bulog, serta pelaku usaha lokal.
Skema tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas persediaan sekaligus membuka ruang bagi hasil produksi daerah untuk memenuhi kebutuhan cadangan.
Ia juga menekankan pentingnya protokol distribusi darurat yang mengatur seluruh tahapan, mulai dari pemantauan, verifikasi kebutuhan, permintaan dukungan, penetapan alokasi, pengiriman, serah terima, hingga pelaporan dan evaluasi stok.
Dalam pelaksanaannya, distribusi bantuan perlu mengutamakan keselamatan warga, terutama masyarakat di wilayah terisolasi, fasilitas pelayanan dasar, serta kelompok rentan.
“Ini kerja kesiapsiagaan untuk melindungi masyarakat Banua. Pangan dan air bersih harus tetap tersedia ketika keadaan sulit, dan pemerintah harus memiliki data serta cara kerja yang siap dijalankan,” tutup Bang Dhin.
Editor : Muhammad Robby
