Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijadwalkan menggelar sidang lanjutan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijadwalkan menggelar sidang lanjutan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, agenda persidangan kali ini adalah penyerahan tambahan bukti surat dari pihak penggugat maupun tergugat secara konvensional.
Perkara dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Hakim PTUN Jakarta, Febrina Permadi, memastikan persidangan tetap dilanjutkan meskipun sebelumnya pihak penggugat sempat meninggalkan ruang sidang (walk out) dan menyatakan akan mencabut gugatan.
Febrina menjelaskan, majelis hakim telah menolak permohonan pencabutan gugatan yang diajukan pihak penggugat.
“Sikap majelis terhadap permohonan pencabutan penggugat telah dibacakan pada tanggal 5 November 2026 lalu, yang pada intinya menolak permohonan tersebut karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi keberatan terhadap permohonan tersebut,” kata Febrina, Rabu (11/11/2026).
Dengan demikian, agenda persidangan pada Kamis tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
“Maka agenda besok sidang tetap berjalan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan tetap memperjuangkan persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikannya melalui PTUN.
Gibran mengungkapkan, dirinya mendapat sejumlah masukan dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk saran untuk menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran, Selasa (10/11/2026).
Namun, pernyataan Gibran tersebut mendapat tanggapan berbeda dari Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan.
Syahganda membantah bahwa Presiden Prabowo menyarankan Gibran untuk melanjutkan perlawanan hukum melalui PTUN.
Menurut dia, pandangan hukum pemerintah telah disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril sebelumnya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Sementara itu, advokat Denny Indrayana yang merupakan bagian dari tim hukum penggugat, Mercy Sihombing, menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan langkah selanjutnya.
Denny sebelumnya menyampaikan rencana pencabutan gugatan setelah adanya putusan MK yang diperkuat dengan putusan kasasi MA.
Meski demikian, ia membuka kemungkinan kembali menghadiri persidangan apabila diperlukan.
Denny juga menilai putusan MA harus segera dilaksanakan oleh Kemendikdasmen. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 7 Ayat 2, yang mengatur kewajiban pemerintah menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut Denny, langkah Gibran untuk kembali memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN maupun mengajukan peninjauan kembali (PK) masih perlu dipertimbangkan dari sisi hukum administrasi negara dan hukum tata negara.
Sumber : CNN Indonesia
