 |
| Pemerintah Kabupaten Banjar menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Astambul dan Martapura Timur dengan mengedepankan pengembangan kawasan agrobisnis serta mitigasi bencana. |
SUARAMILENIAL.ID, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Astambul dan Martapura Timur dengan mengedepankan pengembangan kawasan agrobisnis serta mitigasi bencana.
Penyusunan rencana tata ruang tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Novotel Banjarbaru, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar itu dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea.
Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan dari Kecamatan Astambul dan Martapura Timur.
Yudi mengatakan, konsultasi publik diperlukan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak, terutama masyarakat di kedua kecamatan.
Masukan tersebut diharapkan membuat dokumen RDTR sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
Menurut dia, RDTR memiliki konsekuensi hukum terhadap arah pembangunan daerah, termasuk pengaturan pemanfaatan ruang dan perizinan.
“Karena secara dasar hukumnya akan mengikat nanti kepada perencanaan pembangunan ke depan, terkait dengan perizinan, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Yudi menjelaskan, pengembangan Astambul dan Martapura Timur diarahkan pada sektor agrobisnis. Pengembangan tersebut mencakup kawasan kegiatan usaha pertanian dan perkebunan.
Selain potensi ekonomi, penyusunan RDTR juga mempertimbangkan kondisi geografis kedua kecamatan yang rawan banjir.
Karena itu, perencanaan pembangunan perlu memperhatikan kawasan rawan bencana agar pemanfaatan ruang tidak meningkatkan risiko bagi masyarakat.
“Tidak ada lagi kawasan-kawasan yang kita bangun ini langsung terdampak nanti terhadap bencana di wilayah kita,” kata Yudi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar Iwan Junaidi mengatakan, konsep agrobisnis dipilih untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah.
Penyusunan RDTR juga diarahkan untuk mengantisipasi kerawanan bencana, termasuk banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Iwan, penyusunan RDTR untuk Astambul dan Martapura Timur dilaksanakan pada 2026. Pemerintah Kabupaten Banjar selanjutnya akan menyusun dokumen serupa bagi kecamatan lain yang belum memiliki RDTR.
“Dengan adanya tersusun RDTR ini, kita dapat melakukan pembangunan ke depan sesuai dengan kearifan lokal di daerah-daerah tersebut,” ujarnya.
Konsultasi publik tersebut diikuti perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), aparat desa, pemerintah kecamatan, instansi vertikal, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Banjar.
Reporter : Ma'rifah
Editor : Muhammad Robby
