 |
| Pemerintah Kabupaten Tabalong meraih peringkat ketiga nasional dalam penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 kategori pemerintah kabupaten. |
SUARAMILENIAL.ID, TABALONG – Pemerintah Kabupaten Tabalong meraih peringkat ketiga nasional dalam penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 kategori pemerintah kabupaten.
Penghargaan tersebut diberikan atas capaian penyelenggaraan statistik sektoral dengan predikat Sangat Baik.
Penghargaan diserahkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung BPS RI, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026, Kabupaten Tabalong memperoleh nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 3,53. Nilai tersebut menempatkan Tabalong dalam kategori Sangat Baik.
Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani mengapresiasi BPS Tabalong, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tabalong, serta seluruh instansi dan pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data di lingkungan pemerintah daerah.
“Capaian ini hasil kerja sama berbagai pihak dalam membangun pengelolaan data yang berkualitas di lingkungan pemerintah daerah,” kata Noor Rifani, Kamis.
Bupati yang akrab disapa Haji Fani itu mengatakan, capaian tersebut harus menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki kualitas data. Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan agar kebijakan serta program pembangunan disusun berdasarkan informasi yang akurat.
“Kita harus menyiapkan data yang berkualitas agar setiap pengambilan kebijakan dan program kegiatan selalu berbasis data yang valid,” ujarnya.
Menurut Noor Rifani, ketersediaan data yang akurat juga berpengaruh terhadap ketepatan pelaksanaan program pemerintah. Dengan perencanaan berbasis data, program pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia berharap penghargaan tersebut semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara perangkat daerah dan BPS dalam membangun tata kelola statistik sektoral.
Data, lanjut dia, tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2026 diikuti 507 pemerintah kabupaten/kota, 38 pemerintah provinsi, serta 91 kementerian dan lembaga. Penilaian tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintahan.
