 |
| Menteri HAM Natalius Pigai. Foto-Tempo |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Menteri HAM Natalius Pigai melempar wacana yang cukup mengejutkan: siswa bermasalah bakal “disekolahkan” di barak militer.
Usulan ini muncul setelah ia meninjau program pendidikan model militer yang sedang diuji coba di Jawa Barat.
“Kalau program di Jabar ini berhasil, kami akan dorong agar bisa diterapkan secara nasional,” kata Pigai usai bertemu Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Kantor Kementerian HAM, Kamis (8/5).
Menurut Pigai, pendidikan di barak militer bukan pelanggaran HAM. Justru, katanya, program ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM—mulai dari pengetahuan, keterampilan, sampai pembentukan mental yang disiplin dan bertanggung jawab.
“Selama tidak ada kekerasan fisik atau corporal punishment, itu sah-sah saja. Kami sudah cek, dan ternyata program ini bukan bentuk hukuman fisik seperti mencubit atau memukul,” tegasnya.
Program ini memang sempat menuai kontroversi. Komnas HAM, lewat ketuanya Atnike Nova Sigiro, mengkritik keras kebijakan mengirim siswa ‘nakal’ ke barak militer.
Menurutnya, TNI bukan pihak yang berwenang untuk memberi pendidikan kewarganegaraan atau civic education.
“Perlu ditinjau ulang, karena edukasi seperti ini bukan tugas TNI,” kata Atnike.
Meski begitu, Pigai tetap yakin.
Ia menyebut, selama program ini tidak melanggar hak asasi dan membawa dampak positif bagi siswa, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. (*)
