 |
| Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di Sulawesi Tenggara. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, KENDARI – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikannya saat mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Pertanahan dan Penataan Ruang bersama Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Sultra, Rabu (28/5) di Kantor Gubernur Sultra, Kendari.
Bahtra menyebut penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara kolektif dan tanpa sekat, demi kepentingan masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi kolaborasi hari ini. Seperti yang sering disampaikan Presiden Prabowo, kerja kita harus lintas batas—tanpa memandang partai, agama, atau suku. Ini demi rakyat,” tegas Bahtra.
Dalam dialog bersama jajaran pemerintah daerah, Bahtra menyoroti berbagai laporan masyarakat yang masuk terkait tumpang tindih hak atas tanah dan penguasaan lahan yang tidak sesuai prosedur.
Ia meminta jajaran Kantor Wilayah BPN Sultra untuk mempercepat penanganan laporan dan lebih proaktif dalam merespons keluhan warga.
“Saya hampir tiap hari menerima laporan, mulai dari tanah yang diserobot perusahaan sampai konflik antarwarga. BPN sering jadi pihak yang disalahkan, padahal masalah ini juga berkaitan dengan administrasi di tingkat bawah. Edukasi ke masyarakat sangat penting,” ungkap Bahtra saat memberi pengarahan ke jajaran Kanwil BPN Sultra.
Selain itu, Bahtra juga menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang diambil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, terutama dalam percepatan penyelesaian tanah wakaf.
Ia berharap kebijakan ini bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Komisi II DPR RI siap memfasilitasi percepatan penyelesaian konflik pertanahan, khususnya saat masa reses. Saya pribadi akan turun langsung ke lapangan, termasuk ke Kolaka Timur yang hampir setiap tahun saya kunjungi,” tambahnya.
Sebagai penutup, Bahtra mengajak seluruh pihak untuk saling mendukung dalam mempercepat penanganan masalah pertanahan.
“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Mari kita kolaborasi, edukasi masyarakat, dan jangan saling menyalahkan,” pungkasnya.
Editor : Rizky Permatasari
