 |
| Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk mempelajari sistem pengelolaan program kesejahteraan rakyat (kesra) yang terintegrasi dengan hasil reses anggota dewan. Foto-Dok DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, DENPASAR — Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk mempelajari sistem pengelolaan program kesejahteraan rakyat (kesra) yang terintegrasi dengan hasil reses anggota dewan.
Kunjungan ini dinilai penting karena Bali dianggap berhasil menyinergikan kegiatan penyerapan aspirasi dengan kebijakan berbasis anggaran daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyebutkan bahwa pola kerja yang diterapkan Pemprov Bali memungkinkan anggota dewan menjembatani kebutuhan masyarakat melalui skema bantuan sosial yang langsung dibiayai APBD.
“Di Bali, apa yang ditemukan oleh anggota DPRD dalam reses dapat langsung ditindaklanjuti dalam bentuk program bantuan sosial. Skemanya jelas, legal, dan disepakati bersama pemerintah daerah,” ujar Iskandar usai pertemuan, Senin, 16 Juni 2025.
Ia menilai skema tersebut efektif karena memungkinkan penyelarasan antara aspirasi warga dengan rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif.
Rombongan DPRD Kalsel diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi.
Dalam pertemuan tersebut, Kresna Budi menekankan pentingnya kebijakan yang berakar pada kondisi sosial budaya masyarakat.
Ia mencontohkan praktik tajen—sabung ayam tradisional yang di beberapa daerah dianggap ilegal, namun di Bali diakui sebagai bagian dari budaya lokal.
Alih-alih melarang, DPRD Bali memilih merancang regulasi agar praktik tersebut tetap berjalan dalam koridor hukum dan tertib sosial.
“Saat ini kami sedang menyusun kajian akademik untuk membuat perda yang melegalkan tajen. Dengan regulasi yang tepat, aktivitas ini bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi pedagang kecil dan pelaku jasa di sekitarnya,” ujar Kresna Budi.
Ia juga menegaskan, anggota DPRD harus mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang bukan hanya responsif, tetapi juga memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan.
Kunjungan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan DPRD Kalsel dalam menyusun mekanisme penyaluran bantuan sosial yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat Banua.
Editor : Amrullah Ermanto
