 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara mempercepat proses validasi data pertanahan. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, KENDARI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara mempercepat proses validasi data pertanahan.
Langkah ini dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan agraria, mengurangi potensi konflik, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam validasi data pertanahan, harus ada strategi khusus. Saat ini kita tengah bermigrasi ke sistem digital—ini momentum yang tidak boleh disia-siakan,” kata Nusron saat memberikan pengarahan di Kanwil BPN Sultra, Rabu, 28 Mei 2025.
Nusron menekankan bahwa percepatan validasi perlu dibarengi dengan peningkatan mutu pelayanan.
Ia menyebut sekitar 75-80 persen tugas Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Dua isu utama yang sering dikeluhkan masyarakat, menurutnya, adalah lamanya proses administrasi dan praktik pungutan liar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nusron mendorong penyederhanaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia (SDM).
“Sistem teknologi informasi harus diperkuat. Tapi yang tidak kalah penting, SDM kita harus ditingkatkan dari sisi kapasitas dan integritas. Model bisnis kita harus akurat, hati-hati, akuntabel, dan transparan,” ujarnya.
Ia juga mendorong aparatur di garda depan seperti kepala kantor pertanahan, kepala seksi, hingga petugas loket, untuk terus mengembangkan kompetensinya.
Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) yang mengatur jalur karier ASN, termasuk mekanisme rotasi, mutasi, serta sertifikasi manajemen risiko.
“Dengan regulasi ini, setiap ASN memiliki kepastian soal pengembangan karier, masa penugasan, hingga area kerja. Ini penting agar kita punya SDM yang siap menghadapi tantangan pelayanan pertanahan di masa depan,” kata Nusron.
Selain penguatan internal, Nusron juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak legislatif, terutama Komisi II DPR RI, untuk menyukseskan program-program strategis di sektor pertanahan.
“Saya berharap ada kerja sama yang bersifat simbiosis mutualisme antara eksekutif dan legislatif. Ini bagian dari kolaborasi kebangsaan,” ucapnya.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kunjungan tersebut antara lain Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, serta Sekretaris Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati.
Hadir pula Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra dan Kepala Kanwil BPN Sultra Rahmat beserta jajaran.
Editor : Setia Bakti
