 |
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 1.120 sertipikat hak milik kepada 642 kepala keluarga transmigran di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 1.120 sertipikat hak milik kepada 642 kepala keluarga transmigran di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Sertipikat itu diberikan setelah lebih dari dua dekade mereka menempati lahan tanpa kepastian hukum.
Penyerahan sertipikat dilakukan di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2025.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin langsung penyerahan, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman.
“Tanpa kepastian hukum, tanah bisa menjadi beban. Tapi dengan sertipikat, tanah berubah menjadi kekuatan. Ini bentuk pengakuan negara dalam dokumen hukum yang sah,” kata Wamen ATR, Ossy Dermawan, dalam sambutannya.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah Sukabumi dan Kementerian Transmigrasi.
Para penerima merupakan transmigran yang telah menetap sejak 2001 di empat kawasan transmigrasi: Cimanggu, Cikopeng, Gunung Gedongan, dan Puncak Gembor. Mereka berasal dari berbagai daerah, termasuk Aceh dan Jawa Barat.
Menteri AHY mengatakan, kepemilikan sertipikat tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka akses terhadap layanan keuangan.
“Tanah bersertipikat bisa digunakan sebagai agunan perbankan dan menjadi modal usaha produktif,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko IPK AHY juga meluncurkan program “Trans Tuntas” (Tuntas Lahan, Tuntas Harapan), sebuah inisiatif Kementerian Transmigrasi untuk menyelesaikan persoalan agraria yang selama ini membayangi program transmigrasi.
“Ada lebih dari 100 ribu sertipikat yang belum diserahkan. Kami alokasikan anggaran untuk membantu proses pengukuran dan penerbitan SHM ini bersama ATR/BPN,” kata Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman.
Ia berharap program ini menjadi langkah nyata menuju keadilan agraria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran yang telah puluhan tahun membangun kehidupan baru di wilayah terpencil.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Bupati Sukabumi Asep Japar, jajaran pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.
Editor : Rizky Permatasari
