 |
| Rapat Kerja DPD dan DPC HNSI Kalimantan Selatan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Banjarbaru, Kamis, 12 Juni 2025. Foto-Dok Pemprov Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) agar tak sekadar menjadi organisasi profesi, tetapi menjadi mitra strategis dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kalsel, Ahmad Bagiawan, saat membuka Rapat Kerja DPD dan DPC HNSI Kalimantan Selatan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Banjarbaru, Kamis, 12 Juni 2025.
“Pemerintah Provinsi berkomitmen penuh meningkatkan peran dan fungsi HNSI melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan,” kata Ahmad membacakan sambutan gubernur.
Gubernur berharap rapat kerja ini melahirkan program yang realistis dan bisa diimplementasikan.
Ia juga menekankan pentingnya pembahasan persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi nelayan, seperti keterbatasan akses permodalan dan fluktuasi harga ikan.
“Bekerja bersama, merangkul semua, nelayan harus bisa sejahtera,” ujar Muhidin.
Rapat kerja ini dihadiri Sekretaris Jenderal DPP HNSI Lydia Assegaf, Ketua DPD HNSI Kalsel Suriatinah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Suripno Sumas, serta perwakilan dari TNI AL, Polairud Polda Kalsel, Dinas Koperasi dan UKM, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Ketua DPD HNSI Kalsel, Suriatinah, mengatakan forum ini menjadi ruang kolaborasi antara HNSI dan pemangku kepentingan di sektor perikanan.
Ia menekankan pentingnya edukasi kepada nelayan, terutama terkait aturan zona tangkap.
“Banyak nelayan yang belum memahami zonasi, sehingga perlu disosialisasikan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat melaut,” kata Suriatinah yang juga mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel.
Senada, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kalsel, Fajar Priyo Pramono, menyatakan pihaknya mendukung penuh peran HNSI sebagai jembatan komunikasi antara nelayan dan pemerintah.
Menurut dia, persoalan di laut Kalsel sering kali melibatkan konflik antara nelayan lokal dan luar daerah.
“Laut ini dimanfaatkan bersama. Kami biasa fasilitasi mediasi dengan pihak terkait melalui HNSI. Ini terbukti efektif,” ujar Fajar.
Dalam forum ini juga dibahas keterlibatan sektor perikanan dalam mendukung Program Strategis Nasional Presiden terpilih Prabowo Subianto, termasuk pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat nelayan.
Editor : Rizky Permatasari
