 |
| Bupati Barito Selatan (Barsel) Eddy Raya Samsuri menghadiri Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I DPRD Barsel Tahun 2025 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025). Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, BUNTOK — Bupati Barito Selatan (Barsel) Eddy Raya Samsuri menghadiri Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I DPRD Barsel Tahun 2025 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025).
Rapat berlangsung di Graha Paripurna DPRD Barsel, Selasa (2/9/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HM Farid Yusran, didampingi Wakil Ketua I Ideham dan Wakil Ketua II Rusinah.
Hadir pula para anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta pejabat dari Pemerintah Kabupaten Barsel.
Dalam sambutannya, Bupati Eddy Raya menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun serta membahas substansi Raperda Perubahan APBD 2025.
“Terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan masukan konstruktif serta menjalin kemitraan yang baik dengan pihak eksekutif selama pembahasan berlangsung,” ujar Eddy Raya.
Ia menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam setiap tahapan pembangunan daerah.
Kolaborasi yang solid, kata dia, menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Barito Selatan.
Persetujuan bersama terhadap Raperda tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen kesepakatan oleh pimpinan DPRD dan Bupati Barsel.
Selanjutnya, Raperda akan disampaikan untuk evaluasi dan pengesahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Eddy menambahkan, seluruh masukan dan rekomendasi dari Badan Anggaran serta komisi-komisi DPRD telah diterima dan akan menjadi acuan dalam penyempurnaan pelaksanaan anggaran daerah.
“Setelah mencermati hasil pembahasan, kami menyambut positif seluruh masukan yang disampaikan. Hal ini menjadi dasar dalam penyesuaian program prioritas agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat,” tuturnya. (*)
