SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid mencatat capaian besar di sektor penataan ruang.
Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, nilai investasi yang bersumber dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mencapai Rp357,17 triliun — angka yang disebut Nusron sebagai bukti nyata bahwa tata ruang kini menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
“Kebijakan penataan ruang tidak lagi berhenti di atas meja perencanaan, tapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional. Tata ruang kini menjadi fondasi strategis dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,”
— ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Senin (27/10/2025).
RDTR dan Digitalisasi: Fondasi Investasi yang Pasti dan Transparan
Menurut Nusron, lonjakan nilai investasi ini tidak lepas dari upaya Kementerian ATR/BPN memperkuat sistem perencanaan ruang melalui penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dalam satu tahun terakhir, 119 dokumen RDTR baru telah diterbitkan — meningkat 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total keseluruhan, 445 RDTR kini sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), naik 189 dokumen atau 73,8% dalam periode yang sama.
Integrasi ini menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi, di mana pelaku usaha bisa mendapatkan kepastian lokasi dan izin usaha secara cepat, transparan, dan berbasis data spasial.
“Dengan sistem ini, tidak ada lagi ruang untuk tumpang tindih lahan. Investor punya kepastian hukum, dan negara punya arah pembangunan yang jelas,” tegas Nusron.
Mewujudkan Pembangunan Merata dan Berkelanjutan
Capaian ini sekaligus mencerminkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran yang menekankan pada investasi produktif, pemerataan pembangunan wilayah, serta optimalisasi ruang untuk kesejahteraan rakyat.
Nusron menegaskan, angka Rp357,17 triliun bukan sekadar data statistik, tetapi menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap kepastian tata ruang di Indonesia.
“Investor kini tidak lagi ragu menanamkan modal karena mereka melihat transparansi, prediktabilitas, dan koordinasi lintas sektor yang semakin solid. Semua dimulai dari kepastian ruang,” tambahnya.
Selain aspek ekonomi, Nusron juga menyoroti dimensi keberlanjutan dalam setiap RDTR yang disusun. Setiap dokumen tidak hanya mengatur zonasi ekonomi, tetapi juga memperhitungkan aspek lingkungan, daya dukung sumber daya alam, dan mitigasi bencana.
“Dalam visi Prabowo–Gibran, pembangunan harus menyentuh semua wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Karena itu, tata ruang kami dorong menjadi acuan utama dalam seluruh proses pembangunan,” tegasnya lagi.
Langkah Selanjutnya: Tata Ruang untuk Semua
Ke depan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memperkuat sinkronisasi tata ruang pusat dan daerah, mempercepat digitalisasi seluruh dokumen RDTR, serta mengembangkan data spasial tematik lintas kementerian.
Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola ruang nasional yang efisien, adaptif, dan inklusif, sekaligus memastikan bahwa setiap jengkal tanah di Indonesia dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Tata ruang adalah kunci menuju pembangunan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
