 |
| Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan 10 penerima gelar pahlawan nasional pada Senin (10/11). Foto-Dok Sekretariat Presiden |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan 10 penerima gelar pahlawan nasional pada Senin (10/11).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses penetapan telah melalui pembahasan bersama Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
“Besok, Insya Allah akan diumumkan. Kurang lebih 10 nama,” ujar Prasetyo Hadi di Kertanegara, Jakarta, Minggu (9/11).
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon mengungkapkan, 10 nama tersebut dipilih dari 49 usulan. Sebanyak 40 nama merupakan usulan baru, sementara 9 lainnya carry over dari tahun sebelumnya.
Prasetyo memastikan salah satu penerima gelar adalah Presiden ke-2 RI Soeharto. Ia menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam pembangunan selama 32 tahun masa pemerintahannya.
“Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, ini bagian dari penghormatan kepada pendahulu, terutama para pemimpin yang memiliki jasa luar biasa,” ujarnya.
Alasan Penetapan dan Kontroversi
Fadli Zon menambahkan, Soeharto juga dinilai layak karena rekam jejak militernya, termasuk partisipasi dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan operasi pembebasan Irian Barat (Trikora) pada 1960-an.
Ia membantah anggapan bahwa Soeharto terlibat dalam pembantaian pasca peristiwa 30 September 1965.
Selain Soeharto, figur lain yang diisukan masuk daftar penerima gelar pahlawan nasional adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah, yang tewas pada 1993 dan menjadi simbol perjuangan buruh di era Orde Baru.
Namun, rencana pemberian gelar kepada Soeharto menuai kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), antara lain, menyatakan langkah tersebut mengecewakan.
“Kemensos sudah mengirimkan usulan nama. Ini langkah yang mengecewakan, meskipun tidak mengagetkan,” ujar Dimas Bagus Arya dari KontraS, yang tergabung dalam koalisi, Selasa (21/10).
Penolakan juga datang dari Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus). Ia menyatakan tak setuju Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan nasional.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus, dikutip dari NU Online.
Ia menyebut banyak kiai dan komunitas pesantren mengalami ketidakadilan pada masa pemerintahan Soeharto.
Pemerintah: Pro-Kontra Bagian dari Demokrasi
Menanggapi polemik tersebut, Prasetyo Hadi menekankan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
“Bahwa ada pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju, itu bagian dari aspirasi,” ucap Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jumat (7/11).
Ia mengajak masyarakat tetap melihat sisi positif dari penetapan gelar pahlawan serta menghormati jasa para pemimpin terdahulu.
Editor : Muhammad Robby
